Darmin: DNI Masuk ke Paket Deregulasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan (kiri-kanan) Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan (kiri-kanan) Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan daftar negatif investasi (DNI) akan masuk ke paket deregulasi kebijakan ekonomi. Paket deregulasi ini ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan.

    "Presiden bicara, silakan dikerjakan dua minggu. Presiden ingin ini diumumkan dalam deregulasi. Nanti DNI jadi paket deregulasi," kata Darmin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016, seusai rapat terbatas di Istana Negara.

    Dalam rapat terbatas, menurut Darmin, Presiden Joko Widodo memang ingin melihat perkembangan investasi. "Presiden mengingatkan ini zaman persaingan. Kalau untuk melindungi UKM oke, kalau untuk yang membahayakan seperti lingkungan, oke. Namun di luar itu semaksimal mungkin diusahakan terbuka," kata Darmin.

    Ia mengatakan persyaratan berinvestasi dibuat tidak berat. Kalau berat, malah membuat investor tidak berminat berinvestasi. "Menko diberikan waktu dua minggu. Ini tidak diharapkan sekaligus selesai. Bisa dua putaran," ujar Darmin.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Darmin mengatakan Presiden tidak membicarakan sektor secara detail. "Ini tahap pertama belum bisa dibilang. Total ada 16-17 sektor. Kalau dua kali, tahap pertama ada 8 sektor," ujarnya.

    Terkait e-commerce, menurut Darmin, Presiden meminta keberadaannya diteliti. "Kalau bukan untuk UMKM, jangan dipakai alasan untuk perlindungan UMKM. Atau untuk industri obat, UMKM tidak bisa untuk itu. Jangan sampai menggunakan UMKM untuk menutupi penanaman modal," katanya.

    Sebelum rapat terbatas di Istana Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian mengadakan rapat koordinasi mengenai DNI. Pertemuan itu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. 

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.