Lapindo Beroperasi Lagi, Sudirman: Patuhi Dua Aspek Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa alat berat disiapkan untuk proyek tahap awal pengeboran sumur gas bumi di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Januari 2016. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menghentikan rencana Lapindo Brantas untuk mengebor sumur gas baru. ANTARA/Umarul Faruq

    Beberapa alat berat disiapkan untuk proyek tahap awal pengeboran sumur gas bumi di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Januari 2016. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menghentikan rencana Lapindo Brantas untuk mengebor sumur gas baru. ANTARA/Umarul Faruq

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said menegaskan Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas Inc belum mendapatkan ijin beroperasi dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

    "Lapindo belum mendapat clearence (ijin) dari SKK Migas, apalagi Dirjen Migas," kata Sudirman Said seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.

    Sudirman mengungkapkan pihaknya sudah meminta ke SKK Migas untuk menghentikan kegiatan supaya masyarakat tidak terganggu. "Itu kan masyarakat responsnya cukup negatif. Saya kira tahapannya cukup jauh sampai pada pengeboran, sekarang sudah kami selesaikan," kata dia.

    Menurut Sudirman, Lapindo untuk beroperasi kembali perlu ada dua aspek, yakni aspek teknis dan aspek sosial ekonomi lingkungan. "Bisa saja secara teknis mereka mengatakan aman, tapi kan usaha itu harus memerhatikan aspek-aspek lain. Tugas pemerintah menjaga agar seluruh aspek itu terjaga dengan baik," ujarnya.

    Lapindo Brantas berencana kembali melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang lokasinya tak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.