TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum melirik energi nuklir sebagai proyek komersial. Meski demikian, pemerintah tetap menjaga pengetahuan tentang nuklir secara teknologi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said beralasan hal tersebut karena masih adanya potensi energi baru dan terbarukan yang dapat menggantikan peran energi nuklir. "Sebagai proyek komersial belum sangat mendesak karena kita masih punya potensi energi terbarukan yang belum dieksplorasi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 12 Januari 2016.
Sekitar 350 megawatt yang berasal dari potensi energi baru dan terbarukan akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan. Potensi tersebut terdiri atas energi hidro, angin, arus laut, matahari, dan panas bumi.
Sudirman mengatakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sudah cukup lama mengembangkan aplikasi teknologi dalam skala sangat luas, mulai urusan pangan, kesehatan, industri hingga energi, termasuk tenaga nuklir. Terkait dengan nuklir, saat ini Dewan Energi Nasional (DEN) sedang menyelesaikan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Dalam RUEN, nuklir diterjemahkan sebagai pilihan terakhir (last resource) dengan cara empat hal. Pertama, Indonesia harus mempunyai roadmap yang menentukan waktu terbaik untuk mulai mempunyai PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). "Teman-teman Batan memposisikan diri sebagai technically support, apa pun yang dikerjakan, roadmap harus ada," Sudirman berujar.
Kedua, memastikan para ahli nasional meng-update teknologi nuklir dengan membuat program yang dapat menjaga pengetahuan tersebut. Ketiga, terus menjalin kerja sama dan komunikasi internasional, baik lembaga riset maupun negara pengguna nuklir. Keempat, menyebarluaskan pesan-pesan tersebut untuk mensosialisasikan pra-feasibility study dan menjalin sinergi antara kemampuan Batan, Bappenas, dan pembangunan di sektor energi.
ALI HIDAYAT
