TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar lebih terperinci mengenai kelanjutan Otorita Batam. Pihaknya masih menyusun beberapa alternatif perbaikan di daerah ekonomi tersebut.
"Itu kan mau dilaporkan ke Presiden. Keputusan ini berat, jadi saya belum bisa menjelaskan," kata Darmin, seusai memimpin rapat Otorita Batam dan Tax Amnesty di kantornya di Jakarta, Senin, 11 Januari 2016, malam.
Darmin menegaskan pemerintah berusaha memberikan alternatif agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam kewenangan di Batam. "Itu bisa diselesaikan," katanya.
Selain itu, kata Darmin, daerah Batam, Bintan, dan Karimun adalah kawasan yang bisa berkembang cepat di masa depan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. "Ini bisa sebagai kawasan yang diandalkan untuk berkembang baik, tapi bagaimana persisnya saya belum bisa bicara," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. "Tadi bicara tentang masalah BBK, Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah melihat BBK ini banyak masalah yang harus dibereskan," kata Sofyan.
Sofyan enggan menjelaskan langkah yang diambil pemerintah. "Ini hasil laporan akan dirataskan (rapat terbatas). Kami sudah mempunyai alternatif tentang pembagian wewenang, tapi saya belum bisa bicara," ujarnya.
Tampak hadir sejumlah menteri dalam rapat di antaranya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
ARKHELAUS W
