Presiden Jokowi Diminta Stop Pengeboran Lapindo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan warga membawa spanduk saat aksi unjuk rasa di lokasi sumur Tanggulangin 1 di desa Kedungbanteng, Sidoarjo, Jawa Timur, 11 Januari 2016. Warga menolak rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc dan meminta Lapindo menghentikan aktifitas pengurukan. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Puluhan warga membawa spanduk saat aksi unjuk rasa di lokasi sumur Tanggulangin 1 di desa Kedungbanteng, Sidoarjo, Jawa Timur, 11 Januari 2016. Warga menolak rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc dan meminta Lapindo menghentikan aktifitas pengurukan. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Sidoarjo - PT Lapindo Brantas Inc akhirnya menarik semua alat berat dari lokasi pengeboran Sumur Tanggulangi 1 di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin, 11 Januari 2016. Penarikan itu disambut gembira warga setempat.

    Penarikan alat berat mulai dilakukan sejak pagi sekitar pukul 08.00. Namun semua alat berat yang berjumlah tiga buah itu baru selesai ditarik keluar dari lokasi pengeboran sekitar pukul 12.00 bersamaan kumandang azan zuhur.

    Meski begitu, di lokasi pengeboran masih menyisahkan delapan pipa besi dengan panjang 10 meter dan diameter 40 sentimeter. Penarikan alat berat dilakukan dengan dikawal puluhan anggota Sabhara dari kepolisian setempat yang mengendarai sepeda motor.

    Satu jam sebelum semua alat berat ditarik, seratusan warga Desa Kedungbanteng dan Banjarasri, dua desa yang dekat dengan lokasi pengeboran, mengadakan demo di depan lokasi pengeboran.

    Mereka membawa poster berisi penolakan pengeboran dan meminta presiden melarang Lapindo Brantas mengebor di desanya. Poster itu antara lain "Kami Hanya Ingin Hidup Tenang, "Pak Jokowi Tolong Pertimbangkan Nasib Kami", "Stop Pengeboran", dan "Lapindo Stop Meresahkan Kami".

    Syaiful, 31 tahun, warga RT 1 RW 1, Dusun Kaliwungu, Desa Banjarasri, mengatakan demo ini sebagai bentuk ketegasan bahwa warga sejak awal menolak adanya pengoboran. "Kemarin-kamarin kami diintimidasi," ujarnya.

    Koordinator warga, Didik Fakhrudin, 37 tahun, mengatakan warga baru berani melakukan demo setelah aparat ditarik dari lokasi pengeboran. "Sebelum pengurukan intimidasi verbal sudah ada sehingga warga ketakutan," katanya.

    Menurut mantan Kades Banjarasri tersebut, warga sudah menolak sejak lima tahun lalu saat dirinya menjabat. Alasannya trauma dengan semburan lumpur di Porong. Karena itu ia berharap pengeboran benar-benar tidak jadi dilakukan.

    "Kalau mau ngebor harus ada jaminan keselamatan warga. Keselamatan itu harus dari pemerintah pusat langsung. Pemerintah harus beli tunai tanah warga," katanya.

    Sebelumnya, Lapindo Brantas Inc berencana memindahkan salah satu alat berat ke lokasi sumur pengeboran terdekat yang tak jauh dari lokasi pengeboran. Namun rencana itu dibatalkan karena adanya demo warga.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.