Ekonomi Melambat, Pengamat Apresiasi Dirjen Bea dan Cukai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) di Kementerian Keuangan, Jakarta, (21/3). Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.193 triliun di tahun 2013. Tempo/Aditia Noviansyah

    Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) di Kementerian Keuangan, Jakarta, (21/3). Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.193 triliun di tahun 2013. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pakar perpajakan, Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi hasil kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang berhasil menggenjot penerimaan pajak di tengah melambatnya ekonomi pada tahun lalu.

    “Kami mengapresiasi kinerja DJBC dan melakukan perlindungan agar terhindar dari penyelundupan dan perdagangan ilegal,” ujar Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo di Jakarta pada Sabtu, 9 Januari 2016.

    Menurut Yustinus, sepanjang tahun ini, kinerja DJBC telah berhasil melakukan pungutan atas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) hingga mencapai Rp 180,4 triliun. Kata dia, jumlah ini tidak mencapai target semula, yakni hanya mencapai 92,5 persen atau Rp 193,6 triliun. Tapi ini adalah hal yang membanggakan, mengingat perekonomian dunia sedang melambat.

    Tahun ini, pihaknya memiliki proyeksi untuk membantu melakukan perbaikan layanan publik. Dia mengaku bakal menjadi garda terdepan adanya reformasi kepelabuhanan di Indonesia. Karena ini akan berimplikasi pada keuntungan perdagangan domestik dan perbaikan perekonomian nasional.

    “DJBC juga diharapkan terus menjadi motor reformasi Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel.” Ia mengatakan, Menteri Keuangan bakal mengintensifkan koordinasi dengan penegak hukum untuk memberantas perdagangan ilegal. Khususnya penyelundupan narkoba.

    Meski begitu, dia menyarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap target penerimaan bea dan cukai dalam RAPBN 2016. Ke depan, rancangan target penerimaan pajak harus lebih realistis. Ini berguna untuk membuka ruang bagi pemulihan ekonomi.

    “Pemerintah dan DPR juga harus memperhatikan kesehjateraan pegawai DJB,” ujar dia. Menurut Yustinus, hal itu adalah syarat utama untuk menciptakan kesadaran dan konsistensi kinerja DJBC secara menyeluruh. “Semoga tahun ini penerimaan negara semakin baik.”

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.