Jokowi Andalkan Dua Cara Ini Kejar Penerimaan Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan sambutan saat membuka perdagangan saham tahun 2016 di BEI, Jakarta, 4 Januari 2016. Secara tahunan (year to date) IHSG turun sebanyak 633,94 poin atau 12,13 persen dibanding penutupan tahun 2014. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi memberikan sambutan saat membuka perdagangan saham tahun 2016 di BEI, Jakarta, 4 Januari 2016. Secara tahunan (year to date) IHSG turun sebanyak 633,94 poin atau 12,13 persen dibanding penutupan tahun 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo yakin penerimaan negara tahun ini berpeluang besar tercapai. Di tahun ini Jokowi lebih optimistis karena besarnya peluang tersebut berasal dari pajak revaluasi aset dan tax amnesty atau pengampunan pajak.

    "Kami baru menghitung perkiraan-perkiraan berapa nilai dari revaluasi aset," kata dia di Istana Negara, Jumat, 8 Januari 2016. Perhitungan dari perkiraan penerimaan negara dari revaluasi aset dan tax amnesty akan masuk dalam usulan APBN Perubahan 2016. "Baru dalam perhitungan. Nanti akan kelihatan APBN Perubahan."

    Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih menilai penerimaan pajak pada 2016 berpeluang tumbuh. Menurut dia, pertumbuhan pajak bisa mencapai 5-10 persen dari penerimaan pajak tahun 2015.

    Jika pada 2015 Direktorat Jenderal Pajak bisa mengantongi penerimaan sebesar Rp 1.000 triliun, tahun 2016 diperkirakan ada penambahan sekitar Rp 100 triliun. "Itu di luar kebijakan tax amnesty," ucap Lana, Kamis, 31 Desember 2015.

    Pertumbuhan pajak, lanjut dia, harus dibarengi dengan perbaikan data dan tata kelola. Ditambah dengan kebijakan revaluasi aset, Lana optimistis ada penambahan penerimaan sebesar 10 persen.

    Target penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.565,8 triliun. Angka itu meningkat lima persen dari target penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2015 yang mencapai Rp 1.489,3 triliun. Sejumlah kalangan menilai target pajak pada 2016 tidak realistis. Oleh sebab itu, pemerintah didesak untuk menyiapkan target yang realistis pada APBNP 2016.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.