TEMPO.CO, Jakarta - Jawa Barat bagian selatan dinilai merupakan daerah potensial untuk pengembangan beras organik. Untuk itu pemerintah diminta memberikan perhatian untuk mengangkat komoditas pangan unggulan itu.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andaln (KTNA) Jabar Rali Sukari mengatakan potensi pengembangan beras organik terdapat di wilayah selatan Jabar antara lain Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, dan Sukabumi.
Akan tetapi, selama ini asosiasi petani kurang dilibatkan dalam program pengembangan beras organik yang dicanangkan pemerintah sehingga perkembangannya lamban.
"Keberadaan asosiasi sangat menentukan dalam realisasi program beras organik. Tetapi, karena kurang dilibatkan, jadinya masih banyak petani yang enggan menanamnya," katanya kepada Bisnis, Jumat (8 Januari 2016).
Oleh karena itu, Petani di Jawa Barat berharap agar pemerintah menggencarkan produksi beras organik bersama kelompok tani, karena potensinya besar untuk pasar lokal maupun ekspor.
Dia menyebutkan wilayah selatan cukup mendukung untuk pengembangan beras organik baik dari kondisi tanahnya, maupun luasan lahan sawah yang tersedia untuk ditanam. Adapun untuk wilayah Pantura tidak banyak karena kondisi lahan yang nilai residunya lebih tinggi sehingga tidak cocok untuk beras organik.
"Yang banyak berkembang memang di Selatan, meskipun di utara ada juga seperti di kawasan Subang, tapi tidak menyeluruh ke berbagai wilayah di Pantura," ujarnya. Rali menjelaskan, beras organik jauh lebih unggul dan pemasarannya mayoritas untuk kalangan menengah ke atas dan ekspor dengan harga cukup tinggi.
"Harga beras biasa tertinggi sekitar Rp11.000/kg. Nah, harga beras organik bisa mencapai Rp20.000/kg," ujarnya. Dia menambahkan, beberapa kelompok tani yang sudah mengembangkan beras organik sudah bisa mengekspor ke Amerika dan Eropa salah satunya di Tasikmayala.
"Namun, itu jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan luas areal pertanian di Jabar yang mencapai ratusan ribu hektare," katanya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah memacu produksi padi organik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan padi organik saat ini masih belum banyak digarap oleh para petani di Jabar akibat biaya pemeliharaan terlalu tinggi. “Petani masih enggan menggarap padi organik karena memerlukan biaya tinggi untuk pemeliharaannya,” ujarnya.
