Gubernur Aher Butuh 6.000 Penyuluh Pertanian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pertanian. TEMPO/Fahmi Ali

    Ilustrasi pertanian. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan sekitar 6.000 tenaga penyuluh pertanian untuk melakukan pembinaan dan pemantauan petani di sekitar 5.300 desa/kelurahan.

    "Kalau dari sisi jumlah, tentunya masih kurang karena saat ini baru ada sekitar 2.000 sekian tenaga penyuluh," kata Ahmad Heryawan, usai Penyerahan Bantuan Uang Muka Sepeda Motor untuk Tenaga Harian Kontrak Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu (6 Januari 2016).

    Ia mengatakan selama ini satu tenaga penyuluh pertanian harus membina petani di dua hingga tiga desa padahal idealnya satu desa dibina oleh satu orang penyuluh pertanian.

    "Ini kan tugas berat padahal teman-teman penyuluh pertanian ini memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan sektor pertanian di Jawa Barat," kata dia.

    Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan tenanga penyuluh pertanian ialah dengan berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menpan RB Yuddy Chrisnandi.

    "Tiap ketemu Pak Mentan atau Pak Menpan RB, saya bilang harus segera ada pengangkatan tenaga harian lepas penyuluh pertanian ini agar program swasemda pangan ini terjamin, karena salah satu penjamin swasemda pangan itu adalah tenaga penyuluh," ujar dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan saat ini ada 2.700 tenaga penyuluh pertanian berstatus non-PNS di Provinsi Jabar dan tenaga penyuluh pertanian berstatus PNS sebanyak 1.000 orang.

    "Dan penyuluh yang berstatus PNS ini mayoritas akan pensiun tahun ini. Maka ini harus segera ada pengganti pensiun," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.