Jawa Timur Garap Proyek Infrastruktur Senilai Rp 4,5 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja meratakan tanah di jalan raya Turi, Lamongan, Jawa Timur (25/8). Perbaikan ini untuk meperlancar arus mudik dan ditarget selesai sebelum hari raya H-7. Foto: ANTARA/Syaiful Arif

    Seorang pekerja meratakan tanah di jalan raya Turi, Lamongan, Jawa Timur (25/8). Perbaikan ini untuk meperlancar arus mudik dan ditarget selesai sebelum hari raya H-7. Foto: ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Surabaya- Provinsi Jawa Timur telah menandatangani 64 kontrak proyek senilai Rp 4,5 triliun. Sebanyak 64 proyek itu bagian dari 138 kontrak proyek senilai Rp 2,051 triliun dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah sebagian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat

    Dari total 138 proyek tersebut, sebanyak 121 paket nilai proyeknya kurang dari Rp 50 miliar, sedangkan 17 paket sisanya bernilai lebih dari Rp 50 miliar.

    "Sebetulnya ada 614 paket dengan nilai Rp 6,94 triliun yang dilelang pada tahun 2016," katanya Soekarwo saat melakukan telekonferensi dengan Presiden Joko Widodo di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Sidoarjo, Rabu, 6 Januari 2015.

    Soekarwo menjelaskan bahwa sisa 437 paket senilai Rp 4,98 triliun dari total 614 paket juga akan ditandatangani mulai  Januari 2016 hingga  Maret 2016.

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Ketut Dharma Wahana mengatakan bahwa contoh proyek yang sudah ditandatangani antara lain pelebaran Jalan Bulu-Tuban di jalur Pantai Utara. Jalan itu menghubungkan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah. "Ada juga pembangunan Jembatan Ketapang di Banyuwangi," katanya.

    Selain itu, ada juga pembangunan proyek Jalan Popoh-Prigi-Panggul, Trenggalek sepanjang tujuh kilometer. Jalan sepanjang tujuh kilometer itu menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Trenggalek. "Proyek infrastruktur itu merupakan proyek perbaikan atau proyek lanjutan," katanya.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.