Antisipasi La Nina, Pemerintah Percepat Masa Tanam Padi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi petani/sawah/ masa tanam padi. ANTARA/Abriawan Abhe

    Ilustrasi petani/sawah/ masa tanam padi. ANTARA/Abriawan Abhe

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah memutuskan mempercepat masa tanam padi untuk mengantisipasi datangnya La Nina yang menyebabkan musim hujan lebat di atas rata-rata. "Sekarang yang penting adalah percepatan tanam karena hujan sudah mulai turun," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016.

    Keputusan itu, menurut Amran, didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo agar kontrak dipercepat. Ia mengatakan anggaran kementerian yang telah ditandatangani mencapai Rp 30,46 triliun atau mencapai 15 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kemarin arahan dari Presiden agar cepat dilakukan kontrak, dan kita sudah kontrak tanggal 4 Januari," ujarnya.

    Pemerintah, kata Amran, sudah mengantisipasi banjir dengan melakukan normalisasi saluran irigasi dan mempersiapkan pompa. “Juga membangun sumur dangkal dalam untuk daerah yang tadah hujannya kurang," katanya.

    Kementerian Pertanian mencatat daerah Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai daerah yang sering terkena banjir. "Seperti di Jombang, kami sudah antisipasi dengan pompa. Juga normalisasi primer dan sekunder untuk irigasi," tambah Amran.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan saat ini masa tanam masih normal. "Jika ada La Nina, kemungkinan di bulan Oktober, sehingga antisipasi bisa lebih awal seperti antisipasi kering," ujarnya.

    Saat ini, kata Amran, stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,2 juta ton. Masa panen yang mundur saat ini kuantum dan sudah diperhitungkan. "Ini bagus, ada hikmahnya. Karena kalau panen sekaligus, harganya jatuh," katanya.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.