Wijaya Karya Kaji Skema IPO Anak Usaha  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Wijaya Karya. recruitmentbumn.com

    PT Wijaya Karya. recruitmentbumn.com

    TEMPO.COJakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, tengah menggodok skema penawaran perdana saham (IPO) dua anak perusahaannya, PT Wijaya Karya Realty dan PT Wijaya Karya Gedung. Rencananya, penawaran perdana saham kedua anak perusahaan tersebut akan dilakukan dalam dua tahap.

    Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Suradi Wongso menjelaskan perseroan akan melepas saham perdana salah satu anak perusahaannya di 2016. Selanjutnya bakal dilakukan pada 2017 mendatang. “Jadi sedang ditentukan, mana yang lebih seksi untuk dilepas lebih awal,” kata Suradi ketika dihubungi Selasa, 5 Januari 2016.

    Menurut Suradi, rencananya, dengan melepaskan masing-masing 30 persen saham perdana ke publik, dua anak perusahaan Wijaya Karya bisa mendapatkan dana segar sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperlebar ekspansi bisnis. “Ini masih dikaji tim penasihat finansial.” 

    Perseroan juga masih menjajaki penerbitan obligasi. Langkah ini ditempuh lantaran Dewan Perwakilan Rakyat belum menyetujui anggaran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016 untuk perusahaan-perusahaan negara sebesar Rp 40,42 triliun. Wijaya Karya sedianya akan mendapatkan dana PMN sebesar Rp 4 triliun.

    Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo sebelumnya mengatakan laba bersih perusahaannya pada tahun depan akan menyusut Rp 200 miliar jika tidak memperoleh dana PMN. Tanpa adanya PMN, ia memprediksi laba perseroan pada tahun depan hanya Rp 800 miliar. Padahal, ada beberapa proyek yang akan menggunakan dana PMN, yakni kawasan industri Kuala Tanjung (Rp 480 miliar) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banten berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (Rp 1,69 triliun).

    Direktur Keuangan Wijaya Karya Adji Firmantoro mengatakan pihaknya bakal menerbitkan target obligasi yang akan dicapai perusahaan pada tahap awal sebesar Rp 1,4 triliun. Menurut dia, perusahaan tidak akan meminjam dana terlalu besar. Dana obligasi nantinya akan disesuaikan dengan kondisi belanja modal perusahaan. "Kalau dengan obligasi, saham pemerintah tidak akan terdilusi," kata Adji.

    SINGGIH SOARES | ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.