Bojonegoro Cairkan Dana Bagi Hasil Migas untuk Pelajar SMA

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertambangan minyak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc

    Pertambangan minyak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc "Blok Cepu", Bojonegoro. TEMPO/Mahanizar

    TEMPO.CO, Bojonegoro-Sebanyak 185 pelajar sekolah menengah atas bersuka ria di Kantor Kelurahan Klangon, Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka  antre menunggu dipanggil petugas kelurahan untuk menerima uang Rp 500 ribu per orang sebagai dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

    Dana tersebut jatah untuk 2015, namun baru disalurkan awal  2016. Penerimaannya tidak dilakukan  serentak, tapi berjenjang dan merata di 430 kelurahan/desa di 28 kecamatan.

    Data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro, penerima uang  dana bagi hasil alokasi pendidikan sebanyak 40.211 pelajar  dengan jumlah Rp 20 miliar. Sedangkan penerima bantuan pada 2016 masih direkap Dinas Pendidikan Bojonegoro.

    Menurut Ella,16 tahun, salah seorang penerima dana bagi hasil,  uang tersebut bakal dipakai tambahan membeli alat tulis sekolah. ”Sisanya untuk  bayar sumbangan sekolah,” katanya.

    Hal sama diungkapkan Maesaroh,16 tahun, siswa Sekolah Menengah Kejuruan I Bojonegoro. Uang itu, katanya, dipakai buat tambahan biaya praktek kerja lapangan. “Lumayan, bisa membantu orang tua."

    Lurah Klangon, Joko Tri Cahyono, meminta penerima dana bagi hasil menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebab sepekan kemudian pihak kelurahan akan datang meminta tanda bukti penggunaan duit tersebut.   “Harus dilampiri kwitansi,” ujarnya.

    Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, jika pereekonomian membaik, bantuan pendidikan pada 2016 dinaikkan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 2 juta. Hasil dari sektor migas di Bojonegoro tahun ini, kata dia, di atas Rp 1,2 triliun. "Jumlah tersebut akan terus meningkat, seiring dengan produksi puncak minyak di Blok Cepu yang ditargetkan 165 ribu barel per harinya," kata dia.

    SUJATMIKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.