TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai pengembangan jaringan kereta api di Papua dapat mengurangi tingginya biaya logistik sehingga disparitas harga tidak terlampau besar.
Secara makro, pemerintah menargetkan dapat menurunkan biaya logistik dari 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 20%.
Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengatakan target penurunan 7% itu terbagi atas 4% di transportasi laut dan 3% di transportasi darat termasuk kereta api. Menurutnya, disparitas harga di Papua disebabkan oleh jaringan transportasi darat yang buruk.
“Dengan terbangunnya jalan dan kereta api itu akan mengurangi . Bayangan kita dengan terbangunnya kereta api dan jalannya Trans Papua, estimasi kami dengan 20% tadi, harga semen yang Rp1 juta bisa Rp500.000,” ucapnya, di Jakarta, Selasa (5 Januari 2016).
Pemerintah tengah mengkaji pengembangan kereta api di Provinsi Papua Barat dengan rute Sorong-Manokwari sepanjang 390 km di fase I. Pekerjaan konstruksi ditargetkan mulai di 2018 dan selesai di 2019.
Kendala yang akan ditemui, jelasnya, akan mengarah pada trase yang kemungkinan melewati hutan lindung sehingga memerlukan pembahasan lebih detil. Lebih lanjut, pembangunan trase juga akan dikaji untuk melihat peluang penempatannya dengan mengikuti kontur tanah yang ada.
“Permasalahan di Papua terutama hutan lindung dan konturnya tidak gampang. Banyak aspek teknisnya. Untuk jalan kan ada permasalahan hutan lindung juga. Semoga kereta api tidak menemui masalah yang sama,” katanya.
Kementerian Perhubungan memprediksi kebutuha dana membangun jalur kereta di Papua mencapai Rp10,39 triliun yang masuk dalam penganggaran 2015-2019.
