Hadapi MEA, Pemkot Bekasi Beri Jaminan Kredit UMKM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta pemeran membuat kain tenun tradisional pada pameran Katumbiri Expo 2015 di Jakarta Convention Center, 10 Desember 2015. UMKM rintisan yang mengikuti pameran ini adalah mereka yang dibina oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan yang diadakan oleh Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Tony Hartawan

    Peserta pemeran membuat kain tenun tradisional pada pameran Katumbiri Expo 2015 di Jakarta Convention Center, 10 Desember 2015. UMKM rintisan yang mengikuti pameran ini adalah mereka yang dibina oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan yang diadakan oleh Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemkot Bekasi berencana memberikan bantuan jaminan kredit bagi pelaku usaha kelompok UMKM untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

    Aceng Solahuddin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi mengatakan salah satu tantangan pada era MEA adalah terkait persaingan produk UMKM Kota Bekasi.

    Dalam catatan Disperindagkop, beberapa UMKM di Kota Bekasi sejauh ini mulai melebarkan sayap ke pasar ekspor, seperti produsen boneka, furniture, handy craft danfashion.

    "Saat ini ada 20 ribu UMKM di Kota Bekasi yang harus dikembangkan dari kecil ke besar," katanya, Selasa (5 Januari 2016).

    Sayangnya, UMKM Kota Bekasi selama ini masih kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank untuk pengembangan usaha.

    Untuk itu, pihaknya berencana akan membentuk lembaga Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai lembaga yang menjamin UMKM saat mengajukan pinjaman ke bank.

    Namun demikian, proses pembentukan lembaga tersebut memerlukan waktu hingga tiga tahun mendatang.

    "Tidak ada yang terlambat, daripada tidak melakukan apa-apa," ujarnya.

    BISNIS.COM





     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.