Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Infrastruktur Penyumbang Konflik Tanah Nomor Dua  

image-gnews
Sejumlah pekerja menyelesaikan infrastruktur untuk pembangunan terminal kereta api di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Kamis (29/11). ANTARA/Septianda Perdana
Sejumlah pekerja menyelesaikan infrastruktur untuk pembangunan terminal kereta api di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Kamis (29/11). ANTARA/Septianda Perdana
Iklan

TEMPO.COJakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua sebagai penyebab konflik agraria di tahun 2015. Sebanyak 70 konflik atau 28 persen dari 252 kejadian terjadi di sektor infrastruktur. 

Sektor infrastruktur berada di urutan kedua terbanyak setelah sektor perkebunan, yang mencapai 175 kasus konflik selama 2015. Meski demikian, untuk luasan area konflik agraria, sektor infrastruktur menempati nomor kelima. 

Luasan konflik pembangunan infrastruktur pada 2015 sebesar 10.603 hektare. Untuk sektor perkebunan menempati urutan pertama karena luas konflik mencapai 302.525 hektare dari total konflik semua sektor 400.430 hektare.

Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan konflik agraria sektor infrastruktur disebabkan oleh masalah penetapan lokasi yang dilakukan tidak transparan dan kesepakatan harga tanah. Masyarakat sering kali tidak mau wilayahnya masuk dalam penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. "Kepentingan umum di Indonesia itu lebih banyak kepentingan bisnis atas nama kepentingan umum," katanya seusai mengisi acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Selasa, 5 Januari 2016.

Dalam peraturan, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum mempunyai persyaratan di antaranya infrastruktur tersebut digunakan lintas batas segmen sosial. "Meski izinnya untuk sekolah, pendidikan untuk orang elite tidak bisa masuk," kata Iwan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mencontohkan pembangunan jalan tol swasta tidak masuk kategori kepentingan umum karena mengejar laba. Selain jalan tol, perluasan bandara dan pembangunan pelabuhan sering menyebabkan konflik agraria.

Nurdin berujar selama ini usaha penyelesaian konflik agraria dilakukan berbagai kementerian dan lembaga. Namun sangat sedikit yang berhasil tuntas. Hal itu menyebabkan akumulasi konflik semakin meningkat mengingat penyelesaiannya sering berujung di meja pengadilan dan rampung dengan pendekatan formalistik.

Riau tercatat sebagai penyumbang konflik terbanyak, 36 kasus atau 14 persen. Setelah itu disusul Jawa Timur 34 kasus dan Sumatera Selatan 23 kasus. Riau kembali menjadi penyumbang terbesar konflik pada tahun ini akibat keputusan pejabat publik yang memberikan izin konsesi perusahaan. Sedangkan konflik Jawa Timur berkaitan dengan monopoli hutan Jawa atas Perhutani dan perluasan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, waduk, dan perumahan.

ALI HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

20 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.


AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

34 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti.
AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

Sejumlah kritik berdatangan usai AHY dilantik menjadi Menteri Jokowi. KPA menilai langkah Jokowi memilih AHY tak serius mencari solusi masalah agraria


Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

35 hari lalu

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menyambut Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

Dewi Kartika mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.


Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

Walhi meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).


Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

36 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

52 hari lalu

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat ditemui usai media talkshow Potensi Tahun Politik dan Tantangan Ekonomi Global di Jakarta Selatan pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi lantaran kebijakan pemerintah.


Cak Imin dan Mahfud MD Satu Suara soal Pembentukan Lembaga Baru Reforma Agraria, Apa Saja Visi Paslon 1 dan 3?

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (kiri) menyimak saat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Cak Imin dan Mahfud MD Satu Suara soal Pembentukan Lembaga Baru Reforma Agraria, Apa Saja Visi Paslon 1 dan 3?

Apa saja visi misi paslon nomor urut 1 Muhaimin iskandar alias Cak Imin dan nomor 3 Mahfud MD terkait reforma agraria?


Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

22 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyapa penonton saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

Prabowo sebut Gibran menguasai pemahaman ekonomi, tetapi tema debat sebenarnya tentang lingkungan hidup, pangan, agraria, masyarakat adat.


Blejeti Data Konflik Agraria, Cak Imin: Ini Bukan Main-main, Kiamat Makin Dekat

22 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Blejeti Data Konflik Agraria, Cak Imin: Ini Bukan Main-main, Kiamat Makin Dekat

Debat cawapres babak kedua, Cak Imin menyinggung soal data konflik agraria yang makin marak dan tidak diatasi.