Jokowi: Seluruh Proyek Kereta Api Harus Terealisasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja blusukan di proyek pembangunan infrastruktur Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 14 Desember 2015. Jalur yang dilalui kereta bandara ini sepanjang 36,3 kilometer dari stasiun Manggarai-Duri-Batu Ceper-Soekarno Hatta. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja blusukan di proyek pembangunan infrastruktur Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 14 Desember 2015. Jalur yang dilalui kereta bandara ini sepanjang 36,3 kilometer dari stasiun Manggarai-Duri-Batu Ceper-Soekarno Hatta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo mengharapkan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian, baik di Jawa maupun di luar Jawa bisa dipercepat.

    Dia mengungkapkan sebenarnya proyek perkeretaapian di sejumlah tempat juga sudah dimulai, misalnya di Sulawesi dan sejumlah titik di Sumatra. Namun, khusus untuk proyek infrastruktur kereta api di Papua, Jokowi meminta agar proyek bisa dimulai tahun ini.

    “Saya berharap tahun ini juga yang di Papua bisa dimulai. Kalau enggak bisa semester I ya semester II. Tapi tahun ini. Kalau tidak bisa bulan Juni ya enggak apa-apa. Tapi Oktober atau November tahun ini pembangunannya bisa direalisasikan,” ujarnya seperti dikutip dari halaman Setkab.go.id, Senin, 4 Januari 2016.

    Namun, berkaitan dengan proyek kereta api cepat rute Jakarta-Bandung, dia menginginkan laporan perkembangan khususnya menyangkut perizinan dan kendala yang ada.

    Jokowi menegaskan dalam proyek tersebut tidak menggunakan dana APBN dan tidak menggunakan jaminan pemerintah. Pasalnya, proyek tersebut digarap secara business to business (B-to-B) itu, antara badan usaha milik negara yang terlibat dalam konsorsium dengan perusahaan asal China.

    Hanya saja, dia meminta agar BUMN tersebut tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam melakukan kalkulasi ekuitinya. “Jangan sampai karena ikut konsorsium, kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur malah jadi ngos-ngosan, karena kalkulasinya yang tidak cermat,” jelasnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.