Jokowi: Masuk MEA Tidak Ada Lagi Subsidi Berlebihan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi usai membuka perdagangan saham tahun 2016 di BEI, Jakarta, 4 Januari 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi usai membuka perdagangan saham tahun 2016 di BEI, Jakarta, 4 Januari 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan tak akan melindungi pengusaha dalam negeri di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tahun ini Indonesia resmi masuk menjadi bagian dari pasar bebas se-Asia Tenggara tersebut.

    "Tidak mungkin dalam era kompetisi MEA pemerintah melindungi pengusaha dalam negeri," kata Jokowi saat membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 4 Januari 2016. "Tidak mungkin lagi ada subsidi berlebihan."

    Jokowi menuturkan saat ini pemerintah lebih memilih memperbaiki hal yang dinilai kurang baik. Proteksi dan pemberian subsidi, kata dia, akan melemahkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

    Di sisi lain, pemerintah terus melakukan deregulasi dengan mengeluarkan paket kebijakan agar daya saing semakin baik. "Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya bekerja keras dalam meraih pertumbuhan ekonomi," katanya.

    Jokowi mengajak semua pihak optimistis pada tahun ini, tidak seperti tahun lalu yang banyak pasif. Dia ingin semua yakin tahun ini kondisi ekonomi akan lebih baik. Optimisme, kata dia, penting pada era kompetisi saat ini. Apalagi mulai tahun ini Indonesia masuk dalam MEA.

    Di depan pelaku pasar keuangan Jokowi mengajak semua perusahaan melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset, kata dia, jangan hanya perusahaan besar. "Yang menengah dan kecil juga harus ikut karena menjadi kekuatan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

    Jokowi ingin masyarakat memanfaatkan tax amnesty tanpa ragu. "Tidak usah ragu lagi, nanti seperti apa," kata dia. "Kalau sudah keluar, artinya pemerintah memberikan jaminan, Presiden juga memberikan jaminan."

    Ide MEA sudah muncul sejak sepuluh tahun lalu, tujuannya agar daya saing negara-negara di Asia Tenggara mampu mengimbangi Cina dan India dalam menarik investor.

    Konsep pasar bebas ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke lainnya di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.