Lahan Kereta Bandara Terhambat 100 Keluarga  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memperhatikan penjelasan mengenai perkembangan proyek pembangunan infrastruktur Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 14 Desember 2015. Pembangunan infrastruktur kereta bandara Soekarno-Hatta ditargetkan selesai pada akhir 2016. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo memperhatikan penjelasan mengenai perkembangan proyek pembangunan infrastruktur Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 14 Desember 2015. Pembangunan infrastruktur kereta bandara Soekarno-Hatta ditargetkan selesai pada akhir 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - PT Kereta Api Indonesia mencatat pembebasan lahan kereta bandara hingga kini masih terganjal tanah milik masyarakat. Menurut Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, dari 800 kepala keluarga, sekitar 100 kepala keluarga belum merelakan tanahnya.

    Sembari membebaskan lahan, KAI melakukan pekerjaan konstruksi kereta bandara. "Jadi sisanya kan sudah enggak ada masalah. Yang tidak ada (masalah lahan) dikerjakan langsung," kata Edy saat ditemui di rumah dinas Menteri Perhubungan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Ahad, 3 Januari 2016.

    Edy memperkirakan lahan yang sudah dibebaskan hampir mencapai 92 persen. Saat ini proses pengadilan atas gugatan masyarakat terhadap pembebasan tanah mencapai upaya terakhir. Jika KAI kembali menang, masyarakat menerima pembayaran pembebasan ganti rugi lahan melalui konsesi di pengadilan.

    Edy menargetkan proyek kereta bandara selesai akhir tahun ini. Target tersebut untuk memenuhi harapan Presiden yang ingin kereta bandara beroperasi pada semester satu tahun 2017.

    "Kalau memasang rel itu cepat, enggak ada masalah. Yang paling utama penyelesaian tanah," kata Edy. Kereta bandara ini bertujuan menolong arus penumpang yang melewati jalan tol. Kereta bandara ini nantinya mempunyai rute dari Stasiun Manggarai - Sudirman Baru - Batu Ceper - Bandara Soekarno-Hatta.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.