TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha meminta kepada pemerintah agar memperhatikan isi kontrak jika jadi mengelola kilang gas cair di Blok Masela, Kepulauan Aru, Maluku. Politisi asal Partai Golongan Karya itu mengingatkan agar negara tidak melulu dirugikan dalam pengelolaan kekayaan alam. "Isi kontrak itu penting karena di situ kedaulatan negara," ucap Satya di Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2016.
Salah satu yang menjadi sorotan dia adalah ihwal perbedaan biaya pengelolaan kilang antara terapung atau off shore (floating Liquid Natural Gas) di laut dengan di darat (on shore). Menurut Satya, biaya pengerjaan kilang di darat memakan dana lebih mahal dibandingkan dengan di lepas pantai. Bila dikelola di darat biaya yang mesti disiapkan sebesar US$ 19,3 miliar sedangkan dengan skema terapung mencapai US$ 14,8 miliar.
Belum lagi jika bicara pengerjaan kilang dan harga gas cair dunia yang bergerak fluktuatif. Satya tidak ingin negara menanggung biaya lebih besar jika terjadi pembengkakan harga (cost over run) begitu pengerjaan kilang berjalan. Ia menilai negara bisa membayar lebih mahal dan berpotensi lebih lama menikmati hasilnya jika tidak ada ketegasan dalam hal penentuan harga.
Satya menilai jika biaya off shore semula US$ 14,8 miliar bisa saja membengkak. Begitu juga sebaliknya jika pengembangan kilang dilakukan di darat. "Jadi apapun keputusannya (off shore atau on shore) harus dijaga isi kontraknya," kata Satya.
Mantan Deputi Perencanaan SKK Migas Aussie Gautama mengatakan pembengkakan biaya pengerjaan kilang wajar terjadi. Ia menyebut plan of development yang sudah dibuat ketika dilaksanakan biasanya akan mengalami perubahan. Perubahannya bisa mengakibatkan pembengkakan biaya sebesar 90 persen. Untuk mengantisipasi hal itu, setiap pihak biasanya sudah mempunyai perhitungan. "Yang penting adalah apakah proyeknya masih punya nilai ekonomis atau tidak," ucapnya.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji skema pengelolaan kilang gas cair di Blok Masela. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyarankan agar pembangunan kilang dilakukan di darat. Sementara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said memilih skema lepas pantai atau off shore. Presiden Joko Widodo sendiri ingin pengelolaan Blok Masela bisa memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Maluku.
ADITYA BUDIMAN
