Blok Masela, DPR: Keuntungan Tak Langsung Dirasakan Warga  

Reporter

Anggota fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Energi DPR Satya Widya Yudha mengatakan keuntungan atas pengembangan Blok Masela tidak bisa dinikmati masyarakat secara langsung. "Masyarakat harus tahu bahwa hasilnya dapat dinikmati secara kumulatif 40 tahun," katanya dalam diskusi Gaduh Blok Masela, di Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Januari 2016.

Karena itu, ia berharap pemerintah memiliki visi dan memperhitungkan dengan cermat skema untuk mengembangkan lapangan gas di Kepulauan Aru, Maluku, tersebut.

Satya menjelaskan perdebatan skema pengembangan Blok Masela, secara terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau di darat (Onshore LNG) lebih pada pertimbangan keuntungan bagi negara.

"Seakan-akan negara dapat duit besar. Kalau pakai FLNG, negara dapat US$ 57 miliar. Kalau onshore potensi pendapatannya US$ 48 miliar," kata Satya

Menurut Satya, negara harus mengeluarkan biaya sekitar US$ 14,8 miliar untuk membangun kilang dengan sistem terapung. Sementara itu, bila dibangun di darat, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.

Satya juga berharap, pemerintah tidak 'dipermainkan' oleh cost overrun atau pembengkakan biaya. "Membuat kita bayar lebih, dan lebih lama menikmati hasilnya," ujarnya.

FRISKI RIANA






Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

22 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

2 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

2 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

2 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

2 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

3 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

3 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

3 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.