Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal DKE, Pengamat: Sebenarnya Bagus, tapi Jargonnya Salah  

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (kiri) dan Direktur PT. Len Industri (Persero) Ahraham Mose (kanan), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di desa Oelpuah Kabupaten Kupang, NTT, 27 Desember 2015. ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (kiri) dan Direktur PT. Len Industri (Persero) Ahraham Mose (kanan), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di desa Oelpuah Kabupaten Kupang, NTT, 27 Desember 2015. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Aviliani, mendukung niatan pemerintah mengganti energi fosil ke energi terbarukan. Karena itu dia setuju wacana dibentuknya badan layanan umum dana ketahanan energi sebagai sumber dana penelitian tersebut.

Avi, sapaan Aviliani, mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait terhadap cita-cita tersebut. “Kata pungutan seolah-olah membuat masyarakat yang mensubsidi pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Jakarta, Jumat, 1 Januari 2016.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menggunakan jargon yang tak terkesan memalak masyarakat kecil. Padahal, di lapangan sendiri, masyarakat kelas bawah yang menerima subsidi bahan bakar minyak sendiri tak lebih dari 10 persen.

“Jadi pemerintah cukup menyampaikan mengambil sejumlah dana dari selisih cost dan harga pokok hasil penjualan,” katanya. Begitu pula komunikasi dengan PT Pertamina (Persero), yang akan sensitif jika pemerintah menggunakan kata margin penjualan sebagai jargon dana ketahanan energi.

Menurut dia, masalah yang tersisa dari dana ketahanan energi ini tinggal berupa dasar hukumnya saja. “Kalau semua mengerti, pungutan ini diperbesar pasti akan lebih bagus,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinasi Perekonomian Montty Girianna mengatakan saat ini pemerintah sedang ngebut pembentukan DKE. “Basisnya bisa selesai (5 Januari mendatang), kalau pungutannya bisa tidak,” ujar Montty di kantornya.

Dia berujar jika pungutan telat ditetapkan, pemerintah tinggal menghitung dan memungutnya kemudian ketika landasan hukumnya sudah ditemukan. “Kami masih memilih mau pakai Undang-Undang Migas atau Energi,” katanya. “By law kita harus bikin peraturan pemerintah kalau Undang-Undang Energi (Nomor 30 Tahun 2007) jadi dipakai,” katanya.

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

27 hari lalu

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 16 Februari 2024. Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.


34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat di 36 Provinsi. Tempo/Tony Hartawan
34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.


Kilas Balik Hari Energi Sedunia yang Jatuh Pada 22 Oktober

22 Oktober 2023

Salah satu pembangkitan energi baru dan terbarukan (EBT) PT PLN Indonesia Power. ANTARA/HO-PLN IP
Kilas Balik Hari Energi Sedunia yang Jatuh Pada 22 Oktober

Hari Energi Sedunia menekankan betapa pentingnya energi terbarukan sebagai landasan utama untuk menjaga keberlanjutan dan sebagai prioritas strategis.


Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com
Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?


Peneliti BRIN Sebut Rumput Laut Bisa Menjadi Sumber Energi Alternatif

26 Juli 2023

Petani menjemur rumput laut sebelum diolah menjadi bahan baku kosmetik di Pulau Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Selasa, 27 Juni 2023. (ANTARA/Sugiharto Purnama)
Peneliti BRIN Sebut Rumput Laut Bisa Menjadi Sumber Energi Alternatif

Rumput laut belum dieksplorasi untuk menjadi energi biomassa.


Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Gelaran pameran tahunan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Indosolar Expo 2023.
Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).


DPRD DKI Minta Gelombang Laut Jadi Sumber Energi Untuk Diatur Dalam Raperda RUED

24 Mei 2023

Ilustrasi gelombang tinggi. ANTARA
DPRD DKI Minta Gelombang Laut Jadi Sumber Energi Untuk Diatur Dalam Raperda RUED

Dengan letak geografis Indonesia, seharusnya gelombang laut dapat dijadikan energi alternatif.


Ketua MPR Dukung Energy Absolute Tanamkan Investasi di Indonesia

22 Mei 2023

Ketua MPR Dukung Energy Absolute Tanamkan Investasi di Indonesia

Salah satu kelebihan yang diusung oleh Energy Absolute adalah kemampuan fast charging.


5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

Warga saat melakukan aktifitas dulang emas dari air pembuangan limbah tailling PT Freeport yang mengalir melalui Sungai Otomona, Mil 38, Kualakencana, Timika Papua, 28 Oktober 2016. Perharinya warga dapat mendulang emas sebanyak setengah gram emas dengan biaya sewa lahan Rp 100 ribu perbulannya. TEMPO/Subekti
5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.


Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, saat melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik melalui virtual pada Jumat, 7 Oktober 2022. Kredit: YouTube Ditjen EBTKE
Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.