TEMPO.CO, Jakarta - Richard Joost Lino tak sungkan melawan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II ini juga melakukan perlawanan saat kantornya digeledah penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI karena dugaan korupsi pengadaan crane pada 28 Agustus lalu.
Penggeledahan itu berbuntut panjang. Komisaris Jenderal Budi Waseso dicopot dari jabatannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berang terhadap pencopotan itu membentuk Panitia Khusus Pelindo II. Di tengah jalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Lino sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane periode 2010 pada 18 Desember lalu. Kasus itu diduga merugikan negara Rp 60 miliar.
Siasat Kilat Kereta Cepat
Rini Soemarno melakukan manuver atas keputusan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Setelah proyek kereta itu sempat dibatalkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut menyatakan proyek jalan terus memakai proposal Cina. Keputusan ini membuat pemerintah Jepang kecewa.
Bukan cuma soal keputusan akhir, proses di balik proyek ini dianggap serba kilat dan minim penjelasan. Rini membantah. Sejak awal, kata dia, pemerintah tak ingin menggunakan bujet negara. Adapun proposal Jepang mengharuskan pemerintah memberi jaminan. Karena itu, menurut Rini, pemerintah memilih proposal Cina pada akhir September lalu.
Aksi Sudirman Memberantas Mafia
Gebrakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membersihkan sektor energi dari praktek curang membetot perhatian publik. Ia, misalnya, meminta PT Pertamina (Persero) membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada April lalu.
Anak usaha Pertamina, yang mengatur pengadaan minyak mentah dan produk minyak ini, menurut Sudirman, kerap melakukan penyimpangan. Salah satu indikasinya: lelang dibuat seolah-olah kredibel, tapi membatasi peserta hanya dari perusahaan minyak nasional. Walhasil, harga yang diperoleh tak kompetitif dan lebih mahal. Keputusan Sudirman terbukti. Audit forensik yang digelar KordaMentha menunjukkan ada anomali pengadaan minyak sepanjang 2012-2014.
Belum tuntas urusan Petral, Sudirman melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan pada 16 November lalu. Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Laporan ini berujung pada mundurnya Setya dari kursi pucuk pimpinan DPR.
Simak: Kaleidoskop 2015
Berikut ini sejumlah jejak penting selama 2015 di bidang ekonomi yang berhasil direkam Tempo:
Januari
2 Bank Indonesia mengatur penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. Salah satunya tentang lindung nilai (hedging).
Februari
13 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Maret
2 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan peraturan pemungutan pajak jalan tol. Berlaku 1 April, aturan itu dicabut menjelang penerapan.
April
2 Pemerintah membatalkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.
Mei
13 Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengumumkan pembubaran PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Juni
8 Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat dicopot karena gagal mengamankan cadangan beras nasional.
Juli
1 Peraturan baru jaminan hari tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuai protes pekerja. Aturan itu direvisi sebulan kemudian.
Agustus
9 Pedagang daging sapi mogok massal.
September
29 Pemerintah menetapkan Cina sebagai pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Oktober
7 Presiden Joko Widodo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menerima Chairman Freeport-McMoRan, James Moffett. Hasilnya: Freeport bisa mengajukan perpanjangan kontrak karya setelah ada regulasi baru.
November
14 Kuntoro Mangkusubroto dilantik sebagai Komisaris Utama PT PLN.
Desember
2 Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mundur.
TIM TEMPO
