TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan pengelolaan Blok Masela harus diperhitungkan dengan tepat. Dia meminta jajaran kementerian terkait untuk menekankan amanat konstitusi tentang eksplorasi sumber daya alam.
"Sudah beberapa kali saya menekankan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan amanat konstitusi yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas penentuan Blok Masela, di Kantor Presiden, Selasa, 29 Desember 2015.
Jokowi mengatakan eksplorasi Blok Masela merupakan pengembangan proyek yang besar. Artinya, kata dia, keputusan pengelolaannya tidak harus tergesa-gesa. Melainkan harus dibarengi dengan perhitungan yang menguntungkan bagi Indonesia.
"Pemanfaatan sumber daya alam itu harus benar-benar untuk rakyat, semua masyarakat Indonesia, untuk semua orang dan bukan untuk segelintir atau sekelompok orang. Tekanan itu yang ingin saya sampaikan," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan seiring berjalannya waktu, sumber daya alam akan mengalami pasang-surut. Jika tidak diperhitungkan dengan teliti, sumber daya alam itu akan habis dan berdampak serius bagi masyarakat.
Baca Juga:
"Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini agar diberikan kalkulasi, diberikan paparan detail sehingga pada saat memutuskan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar," kata dia. "Saya ingin agar proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional kita."
Sebelumnya, SKK Migas merekomendasikan skema pengembangan gas di Blok Masela dilakukan secara terapung menggunakan kapal floating liquid natural gas (FLNG). Sementara itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya berargumen bahwa skema pengembangan di darat lebih baik dan berpotensi mengembangkan industri di Provinsi Maluku.
Hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, dan jajaran pemangku kepentingan lainnya.
REZA ADITYA
