TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan pemerintah soal pengelolaan Blok Masela harus diperhitungkan dengan tepat. Dia meminta jajaran kementerian terkait memperhatikan amanat konstitusi tentang eksplorasi sumber daya alam.
"Sudah beberapa kali saya menekankan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan amanat konstitusi yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya ketika membuka rapat terbatas penentuan Blok Masela di kantor Presiden, Selasa, 29 Desember 2015.
Sebelumnya, SKK Migas merekomendasikan agar skema pengembangan gas di Blok Masela dilakukan secara terapung menggunakan kapal FLNG (Floating Liquid Natural Gas). Adapun Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menilai skema pengembangan Blok Masela di darat lebih baik dan berpotensi mengembangkan industri di Provinsi Maluku.
Jokowi mengatakan eksplorasi Blok Masela merupakan pengembangan proyek yang besar. Artinya, kata dia, keputusan pengelolaannya tidak harus tergesa-gesa. Dia meminta keputusan diambil berdasarkan perhitungan yang menguntungkan Indonesia.
"Pemanfaatan sumber daya alam itu harus benar-benar untuk rakyat, masyarakat Indonesia, untuk semua orang, dan bukan untuk segelintir atau sekelompok orang. Tekanan itu yang ingin saya sampaikan," ucapnya.
Dia mengatakan, seiring dengan berjalannya waktu, sumber daya alam akan mengalami pasang-surut. Jika tidak diperhitungkan dengan teliti, sumber daya alam itu akan habis dan berdampak serius bagi masyarakat.
"Karena itu, pada kesempatan yang baik ini agar diberi kalkulasi, diberi paparan detail sehingga saat memutuskan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar," katanya. "Saya ingin proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung dan menciptakan sebuah nilai tambah yang memberi efek berantai bagi perekonomian nasional kita."
Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta jajaran pemangku kepentingan lain.
REZA ADITYA
