TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengingatkan adanya utang saat harga bahan bakar minyak dijual murah. Dengan pungutan dana ketahanan energi (DKE) dari pembeli Premium dan solar, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk membayar utang.
"Jangan lupa, sebagian untuk bayar utang karena sudah murah selama ini dan tidak dikembalikan (oleh konsumen)," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 29 Desember 2015. Dana pungutan tersebut untuk membantu masyarakat di 2.519 desa yang belum mendapat aliran listrik.
Sudirman yakin aturan hukum yang melandasi pungutan selesai sebelum 5 Januari 2016, tanggal berlakunya kebijakan itu. Meski demikian, Sudirman mengaku belum mengetahui payung hukum nantinya berbentuk peraturan menteri atau regulasi lain. "Nanti kita lihat. Tentu harus konsultasi dengan Sekretariat Negara," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah memiliki banyak opsi untuk mendapatkan sumber dana ketahanan energi. Di antaranya berasal dari korporasi dan penyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sembari mengkaji opsi terbaik, saat ini pemerintah terus mendengar masukan berbagai pihak tentang pungutan tersebut.
"Beberapa opsi sedang kami pikirkan, tapi dasar hukumnya semua sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Di situ jelas sekali diuraikan sumbernya dari mana dan pemakaiannya," ucapnya.
Pengumuman tentang pungutan itu disampaikan pada Rabu, 23 Desember 2015, bersamaan dengan pemberlakuan harga baru BBM jenis Premium dan solar. Di luar Jawa, Madura, dan Bali, harga Premium turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 7.150 per liter. Untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali, harganya menjadi Rp 7.250 per liter. Harga Premium tersebut sudah termasuk pungutan dana untuk ketahanan energi sebesar Rp 200 per liter.
Adapun harga solar, yang sebelumnya Rp 6.700, turun menjadi Rp 5.950 per liter. Dana ketahanan energi yang diambil dari bahan bakar jenis solar sebesar Rp 300 per liter. Harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Harga kedua jenis BBM tersebut akan berlaku per 5 Januari 2016.
Berbeda dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mengatakan peruntukan dana pungutan tersebut khusus buat membangun infrastruktur. Yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur energi alternatif selain energi fosil, yang kondisinya saat ini semakin tipis.
ALI HIDAYAT
