Bahas Polemik Masela, Menteri Sudirman Melapor ke Presiden  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (kiri) dan Direktur PT. Len Industri (Persero) Ahraham Mose (kanan), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di desa Oelpuah Kabupaten Kupang, NTT, 27 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (kiri) dan Direktur PT. Len Industri (Persero) Ahraham Mose (kanan), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di desa Oelpuah Kabupaten Kupang, NTT, 27 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mendatangi Istana Presiden untuk membahas Blok Masela. Kedatangan Sudirman untuk menyampaikan hasil kajian konsultan independen guna mengkaji ulang skema pengembangan fasilitas gas alam cair (LNG) yang berada di Maluku itu.

    "Arahan Presiden pada Oktober diminta supaya ada kajian konsultan independen dan kajiannya sudah selesai, sudah mendapat laporan," katanya di Kompleks Istana Presiden, Selasa, 29 Oktober 2015.

    Konsultan independen yang mengkaji ulang skema pengembangan fasilitas gas itu adalah Poten and Partners, konsultan energi dan transportasi asal Amerika Serikat. Selain dari Poten, Sudirman menyampaikan kajian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  Migas kepada Presiden Joko Widodo. "Setelah dijelaskan ada keputusan," tuturnya.

    Penunjukan konsultan dilakukan untuk menengahi polemik pengembangan blok sejak akhir September lalu antara SKK Migas dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.

    SKK Migas merekomendasikan rencana Inpex Masela Ltd mengembangkan kapasitas gas alam cair di Lapangan Abadi Masela secara terapung menggunakan kapal FLNG (floating liquid natural gas) sudah dibahas secara teknis dan ekonomi. Sebab, berdasarkan kajian SKK Migas, metode FLNG terbukti lebih efisien dan hemat biaya.

    Sementara itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman berargumentasi bahwa skema pengembangan di darat lebih ekonomis dan berpotensi mengembangkan industri di Provinsi Maluku.



    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.