Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lindungi Petani, Special Safeguard Mechanism Diterbitkan

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Petani merontokan bulir padi dengan mesin huller saat panen raya di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 27 September 2015. TEMPO/Prima Mulia
Petani merontokan bulir padi dengan mesin huller saat panen raya di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 27 September 2015. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan akan menerbitkan Special Safeguard Mechanism (SSM) untuk produk pertanian. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional Bachrul Chairi saat ini belum ada pengamanan untuk komoditas pertanian.

"Kalau untuk barang kan ada KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Kalau untuk komoditi pertanian belum ada," kata Bachrul di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.

Apabila ada lonjakan impor, KPPI dapat segera bergerak untuk meningkatkan bea masuk. Sehingga, pergerakan produk dapat lebih terkendali. Namun, pengamanan ini tidak berlaku untuk produk pertanian. Pembicaraan sudah berjalan selama 16 tahun, tetapi baru pada tahun ini kesepakatan ini diakui oleh negara-negara maju.

Padahal, negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika, memberikan subsidi ke pertaniannya. Subsidi ini menyebabkan produk-produk pertanian dari negara tersebut lebih murah. Akhirnya, pertanian dalam negeri sulit untuk bersaing dengan produk-produk impor dari negara tersebut.

Menurut Bachrul, untuk mengendalikan gempuran produk impor maka perlu disusun suatu kesepakatan bersama terkait dengan pengamanan komoditas pertanian.

Untuk mekanisme SSM, Bachrul mengatakan masih dalam tahap pembahasan. Namun, secara umum, penambahan bea masuk akan dilakukan jika terdapat kerugian yang dialami oleh petani dalam negeri. Indikator kerugian ini nantinya akan dilihat apabila adalah apabila ada kenaikan volume dan penurunan harga. Untuk kenaikan harga, idealnya apabila mencapai 5 hingga 10 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara untuk penerbitan, menurut Bachri, penambahan bea masuk akan didasarkan pada laporan maupun inisiatif pemerintah. Penambahan bea masuk ini diberikan kepada komoditas bahan pokok, hortikultura, dan perkebunan.

Untuk jangka waktu penerbitan penambahan bea masuk memang masih dibicarakan. Menurut Bachri, idealnya dalam waktu dua sampai tiga bulan sudah dapat bergerak. "Gak bisa kalau waktu terlalu lama nanti keburu busuk," ujar dia.

Penerbitan SSM ini merupakan bagian dari hasil pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nairobi 15 hingga 19 Desember 2015. Dalam keputusan ini terdapat enam butir kesepakatan yang disepakati yang secara garis besar berhubungan dengan pertanian.

Kesepakatan ini terkait dengan export competition, special safeguard mechanism (SSM), public stock holding for security purpose (PSH), dan cotton (kapas). Selain itu, untuk negara kurang berkembang (Least Developing Countries) juga terdapat dua paket yang disepakati, yakni preferensi ROO dan preferensi sektor jasa.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kecurangan SPBU, dari Pertalite Dicampur Air, Switch di Dispenser sampai 'Tuyul'

1 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU, dari Pertalite Dicampur Air, Switch di Dispenser sampai 'Tuyul'

SPBU di Rest Area Tol Cikampek ketahuan memasang dispenser untuk mengurangi takaran, dan di Bekasi ada Pertalite bercampur air


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

3 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

Kecurangan sebuah SPBU di Rest Area dengan memasang switch untuk mengurangi volume bensin yang dijual ke konsumen hanya diancam denda Rp500 ribu.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

11 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Terpopuler: Aturan Baru Pembatasan Barang Impor Bawaan Penumpang, Kisah Penumpang Batik Air yang Keluar Jalur karena Pilot Tidur

19 hari lalu

Penerbangan Batik Air (BTK673) nomor pesawat PK-LUV pada 25 Januari 2024. Pilot dan kopilot tertidur hampir setengah jam sehingga pesawat yang mestinya mendarat di Cengkareng sempat nyasar sampai sekitar langit Cianjur-Sukabumi. Sumber: KNKT.
Terpopuler: Aturan Baru Pembatasan Barang Impor Bawaan Penumpang, Kisah Penumpang Batik Air yang Keluar Jalur karena Pilot Tidur

Terpopuler: Aturan baru pembatasan barang impor yang dibawa penumpang, kisah penumpang Batik Air yang keluar jalur karena pilot dan kopilot tertidur.


Kementerian Perdagangan Relaksasi Pembatasan Suku Cadang Industri Bengkel Pesawat

20 hari lalu

Ilustrasi pesawat parkir di bandara. REUTERS
Kementerian Perdagangan Relaksasi Pembatasan Suku Cadang Industri Bengkel Pesawat

Kementerian Perdagangan merelaksasi kebijakan larangan dan pembatasan suku cadang untuk industri bengkel pesawat


Kemendag Pantau Progress Migrasi TikTok dan Tokopedia

21 hari lalu

Tiktok Tokopedia. TEMPO
Kemendag Pantau Progress Migrasi TikTok dan Tokopedia

Kementerian Perdagangan mengatakan masih memantau progress migrasi TikTok dan Tokopedia yang Maret 2024 ini harus selesai.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.