RJ Lino Resmi Dicopot dari Jabatan Dirut Pelindo II

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut Pelindo II RJ Lino (tengah) mengikuti aksi damai Save Pelindo II yang dilakukan para karyawan anggota Serikat Pekerja di Kantor Pusat Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 22 Desember 2015. Dalam aksinya para pekerja memberikan dukungan kepada RJ Lino yang sedang menghadapi kasus dugaan korupsi pengadaan Crane. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Dirut Pelindo II RJ Lino (tengah) mengikuti aksi damai Save Pelindo II yang dilakukan para karyawan anggota Serikat Pekerja di Kantor Pusat Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 22 Desember 2015. Dalam aksinya para pekerja memberikan dukungan kepada RJ Lino yang sedang menghadapi kasus dugaan korupsi pengadaan Crane. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.COJakarta - Direktur Utama PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation II (IPC), Richard Joost Lino, resmi diberhentikan Dewan Komisaris PT Pelindo II. Hal ini terkait dengan kasus hukum yang saat ini sedang membelit RJ Lino dan Direktur Pelindo II Ferialdy Noerlan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Dewan Komisaris PT Pelindo II menyampaikan pandangan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara agar Lino dan Ferialdy tidak dibebani tugas untuk mengelola perusahaan karena masalah hukum yang dihadapinya. 

    Menanggapi surat Dewan Komisaris tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno, dalam RUPS Pelindo II, memutuskan memberhentikan keduanya. ”Biarlah mereka dapat berkonsentrasi menyelesaikan kasus hukum masing-masing,” ujarnya dalam siaran tertulis pada Rabu, 22 Desember 2015.

    Selain memberhentikan, Rini memerintahkan Dewan Komisaris Pelindo II menunjuk anggota direksi yang ada sementara menjabat pelaksana tugas direktur utama dan direktur sampai ada pengganti yang baru.

    Seperti diketahui, RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan quay container crane pada 2010 dan Ferialdy Noerlan dinyatakan sebagai tersangka kasus pengadaan mobile crane pada 2013 oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

    DESTRIANITA K


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.