ESDM: Program Listrik 35.000 MW Bukan Proyek Mimpi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja di Gardu Induk PLN Rejoso mengamati pekerjaan penggantian pemutus tenaga dari sebuah jendela di Pasuruan (29/5). Gardu ini menyalurkan listrik ke pulau Jawa - Bali. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Seorang pekerja di Gardu Induk PLN Rejoso mengamati pekerjaan penggantian pemutus tenaga dari sebuah jendela di Pasuruan (29/5). Gardu ini menyalurkan listrik ke pulau Jawa - Bali. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Pembinaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Alihuddin Sitompul mengatakan  proyek listrik 35.000 MW merupakan hasil hitung-hitungan berbasis asumsi dan data dari tahun ke tahun. "Tahun 2015 ini ada masalah pengadaan lahan dan semoga ke depan tidak ada masalah lahan," kata Ali dalam Diskusi Energi Kita di Kantor Dewan Pers, Ahad, 20 Desember 2015.

    Ali mengatakan  saat ini ada pembangkit listrik untuk 10 ribu MW yang sudah mulai dibangun. “Yang sudah terealisasi 2015 data kami 3.600 MW COD (siap produksi) tetapi yang kontrak 10.000 MW,” katanya.

    Terkait kendala proyek ini, menurut Ali, persoalan paling mendasar dalam proyek ini adalah penyediaan lahan. “Persoalan lingkungan relatif tidak ada masalah. Persoalan perizinan cenderung bermasalah tetapi sekarang sudah ada perizinan satu pintu.”

    Masalah lain, adalah pendanaan. Oleh sebab itu, Ali berujar, Presiden Joko Widodo sangat gencar mengajak investor. “Pihak swasta happy dengan pelayanan pemerintah. Kalau sebelumnya perizinan bisa sampai 1-2 tahun lebih saat ini bisa lebih cepat,” katanya.

    Terkait pembebasan lahan, kata Ali, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta untuk mencatat pemerintah daerah yang menghambat proyek pembangkit listrik dan infrastruktur nasional. “Pemerintah daerah harus membantu pembebasan lahan. Masalah listrik inikan buat semuanya.”

    Menurut Ali,  program listrik 35.000 MW ini bukan hanya mimpi tetapi sudah disusun hitung-hitungan berbasis asumsi dan data dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen 2015, maka tahun depan pertumbuhan lebih cepat.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.