TEMPO.CO, Jakarta - Upaya menggencarkan inklusi keuangan di sektor nonformal khususnya pedagang pasar membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.
Peran pemda dimaksud adalah dalam memberikan surat pemanfaatan lahan yang bisa dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Sertifikat tersebut nantinya dapat dijadikan agunan di lembaga perbankan sehingga para pedagang mendapatkan sumber pendanaan usaha.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan jajarannya siap menerbitkan sertifikat HGB sepanjang ada keterangan dari pemerintah daerah bahwa pedagang tersebut menempati suatu lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil dan menengah.
“Sepanjang sudah ada surat dari pemda bahwa pedagang yang bersangkutan menempati suatu areal selama minimal dua tahun, kami langsung proaktif menerbitkan sertifikat HGB yang bisa dijadikan agunan di bank,” tuturnya di Jakarta, Kamis (17 Desember 2015).
Menurutnya, sejauh ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar turut proaktif menawarkan inklusi keuangan kepada para pedagang kecil dengan menjadikan HGB sebagai agunan.
“Nanti besaran pinjaman berapa dan cicilannya bisa lebih fleksibel dengan pedagang dan bunganya standar kredit usaha rakyat. Hal ini menyambungkan antara pelaku ekonomi informal dengan lembaga keuangan formal yang selama ini tidak terjalin dengan baik,” ujarnya.
Dia mengaku tidak menetapkan target berapa banyak sertifikat HGB yang akan diterbitkan oleh BPN secara keseluruhan. Pihaknya hanya berkomitmen untuk segera menerbitkan setelah ada surat keterangan penempatan suatu kawasan usaha dari pemda.
Menurut catatan Bank Dunia, inklusi keuangan atau pendalaman pasar keuangan di Indonesia tumbuh sebesar 16% dalam periode 2011-2014 kendati akses terhadap layanan keuangan masyarakat masih di bawah 40% dari total populasi di Tanah Air.
Co-author of Global Findex 2014 World Bank, Peter van Oudheusden mengatakan perkembangan inklusi keuangan di kawasan Asia Pasifik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan.
Dalam periode itu, pertumbuhan inklusi keuangan Indonesia relatif lebih tinggi dari rata-rata Asia Pasifik yang naik 14%. Pada 2011, penetrasi layanan keuangan di Asia Pasifik tercatat 55% dari total populasi di Asia Pasifik.
