Tahun Depan, Swasta Bisa Talangi Pembebasan Lahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga memperhatikan dua alat berat saat melakukan pembuatan waduk di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/4). Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan akan menghambat pembuatan waduk Brigif. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Sejumlah warga memperhatikan dua alat berat saat melakukan pembuatan waduk di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/4). Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan akan menghambat pembuatan waduk Brigif. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerima usulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar ada rekening khusus tanah bagi badan usaha yang melakukan pembebasan lahan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan usulan tersebut untuk merevisi Peraturan Menteri Agraria tentang pembiayaan pembebasan lahan. "Saat ini revisinya sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM," katanya kepada Tempo, Rabu, 16 Desember 2015.

    Herry  berharap, revisi tersebut segera rampung sehingga mulai tahun depan badan usaha pelaksana proyek ikut berperan dalam pembebasan lahan, termasuk mengeluarkan biaya pengadaan tanah. Dengan adanya rekening khusus, badan usaha yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dapat membebaskan lahan. Keterlibatan swasta ini bertujuan mempercepat proses pengadaan tanah. "Kalau ada sumber pembiayaan lain, kenapa enggak?" katanya.

    Dengan skema ini, Herry berujar, badan usaha yang membiayai ongkos pembebasan lahan nantinya memiliki rekening khusus tanah. Pemerintah akan mengganti biaya pembebasan tersebut setelah pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pertahanan Nasional, menghitung besaran jumlah ongkos yang dikeluarkan badan usaha.

    Herry menuturkan, untuk membiayai pengadaan lahan, badan usaha harus melalui mekanisme yang kompleks jika mengikuti cara lama. Badan usaha harus menyerahkan uang ke kas negara sebelum Direktorat Jenderal Bina Marga kembali mengalokasikan dana tersebut untuk pembebasan lahan. Proses itu membutuhkan proses lebih lama dan tidak fleksibel. "Jadi muter-muter."

    Pemberian hak kepada swasta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor  30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Aturan tersebut membolehkan swasta mendanai pembebasan lahan dengan syarat. "Pemerintah  akan menghitung pembebasan lahan berdasarkan dua cara sebagai investasi yang tidak diganti uang APBN dan mengganti biaya pengadaan tanah dari kas negara," kata Herry.



    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.