Dana Desa Disoroti Bank Dunia, Ini Tanggapan Sofyan Djalil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengomentari laporan Bank Dunia yang menyebutkan pemberian dana desa hanya memperlebar ketimpangan pendapatan. Menurut dia, pengucuran dana desa justru untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    "Saya belum lihat analisisnya seperti apa, tapi idenya dana desa itu untuk infrastruktur. Jadi program di desa itu untuk mengatasi ketimpangan," ujar mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu di kantornya, Rabu, 16 Desember 2015.

    Memang, kata Sofyan, dana desa tidak langsung diberikan kepada masyarakat miskin. Namun dengan pembangunan infrastruktur dapat mendorong sektor padat karya. "Misalnya, harganya 100, yang dikerjakan kontraktor 80. Kalau masyarakat desa nanti bisa 150 karena dikerjakan masyarakat desa," ujarnya.

    Ahli ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, sebelumnya mengatakan, sumber ketimpangan adalah karena 10 persen dari pembagian dana desa berdasarkan kriteria demografis dan geografis. Padahal, penduduk miskin di setiap desa berbeda. Pembagian alokasi hingga 90 persen dari total anggaran dikhawatirkan manfaatnya tidak merata.

    "Desa dengan jumlah penduduk sedikit menerima manfaat dana desa lebih besar. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang banyak menerima manfaat dana desa lebih sedikit," ujarnya, kemarin. Menurut Diop, mekanisme distribusi harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, anggaran desa telah meningkat dua kali lipat menjadi Rp 46 triliun untuk 2016, dari sebelumnya Rp 20,7 triliun pada 2015.

    Tak hanya distribusi, Diop juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas aparatur desa. Keterbatasan kapasitas aparatur desa bisa menggagalkan optimalisasi penggunaan dana desa. "Sejumlah penundaan pencairan dana desa tahun ini yang signifikan menunjukkan kurangnya persiapan pemerintah daerah dan desa," ujarnya.

    SINGGIH SOARES | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.