Bank Dunia: Mekanisme Distribusi Dana Desa Perlu Diperbaiki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia menilai mekanisme distribusi dana desa perlu diperbaiki karena sistem yang sedang berjalan tidak merata dan dapat memicu ketimpangan pendapatan antarpenduduk di daerah.

    Ahli ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, dalam paparan triwulanan di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015, mengatakan sumber ketimpangan perolehan manfaat itu adalah rumus 90 persen dana desa yang dibagi merata setiap desa serta hanya 10 persen sisanya yang berdasarkan kriteria demografis dan geografis.

    Menurut Diop, populasi penduduk miskin di setiap desa berbeda. Pembagian alokasi hingga 90 persen dari total anggaran dana desa dikhawatirkan perolehan manfaat dari dana desa tersebut untuk setiap penduduk tidak merata.

    "Desa dengan jumlah penduduk yang sedikit menerima manfaat dana desa lebih besar, sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang banyak menerima manfaat dana desa lebih sedikit," ujarnya.

    Diop menilai mekanisme distribusi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi anggaran desa telah meningkat lebih dua kali lipat menjadi Rp 46 triliun pada 2016 dari Rp20,7 triliun pada 2015.

    Selain masalah distribusi, Diop menilai, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk mengelola insentif anggaran tersebut.

    Keterbatasan kapasitas aparatur desa, kata Diop, justru bisa menggagalkan optimalisasi penggunaan dana desa tersebut untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.

    "Sejumlah penundaan pencairan dana desa tahun ini yang signifikan menujukkan kurangnya persiapan pemerintah daerah dan desa," ujarnya.

    Namun, di samping beberapa permasalahan tersebut, Diop memuji peningkatan alokasi dana desa ini karena dapat melipatgandakan belanja sektor produktif, terutama untuk membangun infrastruktur daerah.

    Ekonom CRECO Research Institue Raden Pardede mengatakan masalah dari anggaran dana desa adalah penggunaannya yang tidak optimal.

    Dia mencontohkan, saat kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Nusa Tenggaran Barat, akhir pekan lalu, dana desa yang disalurkan ke sebuah desa mencapai Rp 400 juta. Namun dana tersebut digunakan untuk membangun jalan desa yang panjangnya hanya 670 meter.

    "Jadi masalahnya ada di perencanaan penggunaan anggaran itu. Kalau soal Dana Desa, kami tidak against soal itu," tuturnya.

    Dalam paparan triwulanan itu, Bank Dunia masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 4,7 persen dan 5,3 persen pada 2016.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.