Soal Pajak, Pemerintah Dinilai Kurang Bersinergi dengan Publik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak. TEMPO/Nickmatulhuda

    Ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak. TEMPO/Nickmatulhuda

    TEMPO.COJakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pemungutan pajak.

    "Selain target pajak 2015 yang naik signifikan, ekonomi global dan nasional yang melambat turut mempengaruhi pencapaian target pajak," kata Yustinus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.

    Selain itu, dari sisi internal Yustinus mengatakan bahwa koordinasi dan konsolidasi dari instansi terkait masih belum efektif. Padahal tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara umum masih rendah. 

    Menurut Yustinus, keberhasilan pemungutan pajak merupakan hasil sinergi dan proses dialektis antara otoritas perpajakan dan masyarakat. Otoritas perpajakan sebagai pihak yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum harus mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan baik. Sementara itu, masyarakat juga harus berpartisipasi secara aktif.

    Saat ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak memang gencar melakukan imbauan dan ajakan terhadap wajib pajak besar dan para pengusaha besar. Imbauan ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam meningkatkan setoran pajak.

    Namun untuk mengoptimalkan hasilnya, Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa bergerak sendirian. Para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, DPR, otoritas moneter, institusi penegak hukum, pemerintah daerah, asosiasi usaha, komunitas perpajakan, dan partai politik perlu bersinergi membantu Direktorat Jenderal Pajak.

    Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2015 tercatat baru mencapai 65 persen atau Rp 850 triliun dari target Rp 1.294 triliun. Realisasi yang masih jauh dari target ini berpotensi mengganggu daya tahan fiskal dan menghambat program-program pembangunan.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.