Teten Masduki: 83 Persen Deregulasi Ekonomi Siap Terbit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Teten Masduki saat dilantik menjadi Kepala Staf Presiden di Istana Negara, Jakarta, 2 September 2015. Teten Masduki menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Subekti

    Teten Masduki saat dilantik menjadi Kepala Staf Presiden di Istana Negara, Jakarta, 2 September 2015. Teten Masduki menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan 83 persen deregulasi dari paket kebijakan I sampai VI siap diterbitkan. Sedangkan sisanya, masih digodok antarkementerian dan lembaga.

    Menurut dia, ada deregulasi yang pembahasannya panjang karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. "Jadi tidak betul kalau ada pendapat implementasi paket I-VI tidak berjalan, kami optimistis sampai akhir tahun bisa diselesaikan dengan baik," kata Teten di kantornya hari ini, 13 Desember 2015.

    Mayoritas aturan yang dideregulasi merupakan peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan kepala lembaga, dan surat edaran. Sedangkan 26 persen lainnya merupakan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. "Penyelesaian paket kebijakan ini kebanyakan harus diselesaikan pada level menteri dan kepala lembaga," katanya.

    Teten menjelaskan, hasil enam paket kebijakan ada 165 deregulasi yang akan diterbitkan, 135 sudah masuk ke Kementerian Sekretaris Negara untuk diterbitkan sedangkan 30 lainnya masih digodok antarkementerian dan lembaga. "Untuk 135 deregulasi, tim KSP dan Kemenko Perekonomian akan segera melakukan evaluasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Teten.

    Paket kebijakan ekonomi melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Lebih dari separuh atau sebanyak 53 persen fokus di empat kementerian, yakni Kementerian Perdagangan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Keuangan; dan Kementerian Perindustrian.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.