Freeport Bisa Diambil Alih, tapi...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral M.S. Marpaung mengatakan PT Freeport Indonesia bisa diambil alih dengan beberapa catatan. "Mau diambil alih orang Indonesia, tapi mungkin nanti sama rusaknya," katanya dalam diskusi "Freeport, Politik, dan Kekuasaan" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2015.

    Ia mengingatkan bahwa operasi tambang di Freeport adalah operasi besar. Dibutuhkan management attitude. "Untuk mengambil alih operasi sebesar itu, diperlukan attitude management yang tinggi. Kalau anak muda siap, ya ambil. Kita bisa ambil, tapi ada konsekuensinya," ujarnya.

    Ia bercerita, pada 1967, investor pertama yang masuk hanya Coca-Cola. "Menteri waktu itu ngomong, kalau mau membangun, harus undang investor," ucapnya. Barulah masuk Freeport yang, meskipun awalnya dirasa mustahil, berani menambang di kawasan gunung.

    Ia mengatakan Freeport pernah menawari pemerintah Indonesia membeli kepemilikan perusahaan tambang ini. "Tapi saat itu pemerintah tidak mau," katanya. "Lalu saham Freeport di-takeover di bursa New York dijual murah. Semangatnya baru sekarang," tuturnya.

    Saat ini, kata dia, dengan total belanja setahun mencapai US$ 200 juta, Freeport menjadi menarik. "Kalau ini diambil alih, siapa yang harus memegang, effective tax-nya kalau benar-benar jalan mencapai 20,5 persen. Kalau misal ada permainan pejabat, harus ada yang memeriksa," katanya.

    Sebelumnya, ia mengatakan pembicaraan mengenai Freeport harus dibedakan dengan bahasa politik dan bahasa teknis ekonomis. Menurut dia, baik diperpanjang maupun tidak, semua punya "tapi" yang perlu menjadi catatan. "Pengusaha nasional punya IUP, tapi tidak punya kemampuan. Kalau sudah siap kita ambil, ya ambil," katanya.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.