TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Bank Dunia, Vivi Alatas, mengatakan Indonesia bisa belajar dari negara lain dalam menurunkan angka ketimpangan tenaga kerja. Misalnya Korea Selatan, yang pernah sukses melakukan reformasi ketenagakerjaan.
Sebelum krisis Asia, kata dia, tingkat pengangguran di Korea tinggi. "Mereka pun mengalami apa yang kita alami saat ini, kekakuan pasar tenaga kerja," katanya dalam acara "Akhiri Ketimpangan untuk Indonesia" di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Desember 2015.
Vivi menjelaskan, Korea mereformasi peraturan ketenagakerjaannya, menyediakan dana untuk peningkatan keterampilan, mengadakan progam untuk membantu pencari kerja, dan program asuransi untuk pengangguran.
"Hasilnya, pengangguran di Korea turun dari 7 persen menjadi 3 persen dalam waktu 3 tahun."
Sementara itu, Cile dan Kolombia membuat progam pemberian voucher subsidi kepada pemuda dari keluarga tidak mampu. Jadi mereka bisa mengambil pelatihan di lembaga-lembaga terakreditasi. Hasilnya, di Kolombia, pendapatan wanita-wanita muda yang ikut pelatihan naik 22 persen. Sedangkan di Cile, pendapatan mereka naik 10 persen.
Dalam hal produktivitas usaha kecil dan menengah (UKM), Indonesia bisa belajar dari Malaysia. "Saat krisis Asia, UKM di Malaysia terpukul. Karena itu, pemerintahnya mencanangkan untuk menaikkan kontribusi produk domestik bruto UKM dari 32 persen menjadi 42 persen," tuturnya.
Pemerintah Malaysia juga membuat sekitar 200 program dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas UKM. Misalnya dukungan penuh terhadap alih teknologi, dukungan untuk inovasi, dan penyediaan dana untuk meningkakan keterampilan.
"Hasilnya, produktivitas UKM naik 16 persen dan penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 13 persen," ujarnya. Menurut Vivi, dengan tambahan pekerja baru setiap tahun 2,5 juta orang, Indonesia butuh strategi khusus.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Tuwo mengatakan, untuk mengatasi ketimpangan di antara warga Indonesia harus diatasi secara bersama-sama. "Kita punya ketimpangan di sisi makro dan di bidang ketenagakerjaan. Dalam paket-paket (kebijakan ekonomi), kami mulai dari reformasi peraturan ketenagakerjaan," katanya.
Salah satunya terkait dengan upah minimum. Menurut Lukita, selama 10 tahun belum ada titik temu antara pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah ihwal upah minimum. Pemerintah, kata dia, juga tak bisa sewenang-wenang mengeluarkan upah minumum.
Ia mengatakan keterampilan adalah isu yang sangat penting karena dampaknya berjangka pendek. Untuk memperbaiki sistem pemberian keterampilan pekerja, pemerintah akan melakukan deregulasi. "Paket Kebijakan Ekonomi VII berbicara bagaimana mendorong industri padat karya. Ada insentif pajak penghasilan," tuturnya.
REZKI ALVIONITASARI
