TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengagumkan selama lima belas tahun terakhir ternyata tak berbanding lurus dengan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakatnya.
“Pertumbuhan ekonomi menguntungkan warga terkaya 20 persen, tapi 80 persen populasi tertinggal di belakang,” kata Chaves di Ballroom Djakarta Theatre, Selasa, 8 Desember 2015. “Ketimpangan di Indonesia kini adalah yang tertinggi dalam sejarah.”
Chaves menjelaskan koefisien gini atau indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan di Indonesia pada 2000 tercatat sebesar 30 dan naik menjadi 41 pada 2014. Menurut Bank Dunia, angka ini tertinggi yang pernah terukur di Tanah Air.
Penyebabnya, kata Chaves, pertumbuhan pendapatan 10 persen orang terkaya Indonesia tiga kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan 40 persen warga termiskin. Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang berhasil menurunkan atau menstabilkan koefisien gini mereka.
Lebih jauh, Chaves mengungkapkan, ketimpangan pendapatan di Indonesia naik dengan cepat dan hampir sepertiganya berasal dari ketimpangan kesempatan. Chaves mencontohkan, anak-anak yang sehat dan terdidik hidup berdampingan dengan anak-anak yang menderita malnutrisi, tidak mampu belajar di sekolah, dan putus sekolah terlalu dini.
Begitu pula dengan ketimpangan daerah, menurut Chaves, juga mencolok. Buktinya, hanya 6 persen anak di Jakarta yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi. Sedangkan di Papua, mayoritas atau hingga 98 persen anak tidak memiliki akses sanitasi yang layak.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahma Iryanti mengatakan laporan dari Bank Dunia menjadi masukan yang berharga untuk pemerintah. "Dalam dokumen perencanaan lima tahun ke depan, kami akan mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan," katanya.
Rahma menjelaskan, pemerintah berkomitmen mengurangi beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini 242 juta jiwa, yang sekitar 120 juta jiwa di antaranya adalah pekerja. Dari jumlah pekerja itu, 50 persen tenaga kerja di antaranya berpendidikan sekolah dasar.
"Mereka kelompok penduduk yang bekerja informal di sektor mikro, yakni di bidang pertanian pedesaan," ujar Rahmah.
Langkah-langkah yang dilakukan Bappenas untuk mengurangi beban penduduk miskin, kata Rahma, salah satunya dengan menggenjot investasi padat karya dan mendorong tumbuhnya sektor industri manufaktur. Selain itu pemerintah memperkuat basis perekonomian pedesaan dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Desa dan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong masyarakat desa lebih produktif.
REZKI ALVIONITASARI
