Wapres JK: Bunga Acuan Indonesia Terlalu Tingggi ketimbang Vietnam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengomentari tingginya bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Menurut JK, BI Rate terlalu tinggi dibanding suku bunga negara-negara di Asia Tenggara.

    "Sudah berkali-kali saya bercerita tentang BI untuk berpikir tenang bahwa tidak ada negara maju dengan bunga tinggi," kata JK dalam acara pelantikan pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Desember 2015.

    Dalam hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada November lalu, BI mempertahankan suku bunga acuan 7,5 persen. JK menyebutkan suku bunga Vietnam hanya 5 persen.

    "Kalau cost kita ketinggian di sektor ini, kita tidak mungkin bersaing dengan Vietnam yang bunganya 5 persen," ujarnya.

    Bahkan suku bunga Thailand dan Malaysia masih lebih rendah daripada Vietnam. Suku bunga tinggi hanya ada di Brasil dan Turki.

    "Kita harus cepat mengantisipasi karena tidak ada cara lain untuk bersaing. Jika bunga naik, investasi turun," tutur JK.

    JK berharap BI tidak hanya memikirkan inflasi rendah dan nilai tukar rupiah stabil. Padahal tujuan utama pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan baru. "Inflasi yang sedikit 5-6 persen tidak masalah untuk job creation dan pertumbuhan ekonomi yang penting bisa di-manage," ucap JK.

    Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara menolak mengomentari pernyataan JK. Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pihaknya masih harus berhati-hati dalam memutuskan setiap kebijakan moneternya. Musababnya, kondisi global belum stabil. "Kalau tidak berhati-hati dalam mengelola moneter, nilai tukar bisa jatuh dan likuiditas akan terpengaruh," ujar Agus,

    SINGGIH SOARES



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.