TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana meluncurkan paket kebijakan ekonomi ketujuh pada Jumat, 4 Desember 2015. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ekonomi terbaru ini akan diumumkan di kompleks Istana Kepresidenan.
"Ya, besok, tapi DNI (daftar negatif investasi) belum siap, jadi yang lain (yang diumumkan)," kata Darmin saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 3 Desember 2015.
Awalnya, DNI direncanakan masuk dalam paket kebijakan ketujuh. DNI, ucap dia, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Darmin masih enggan membocorkan isi paket kebijakan ketujuh.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah pernah memberikan bocoran isi paket kebijakan ketujuh. Salah satunya keringanan pajak (tax allowance) untuk industri padat karya. "Lebih ke industri padat karya, seperti apa dan berapa jumlah tenaga kerjanya. Itu yang akan dapat insentif," ucapnya pada Senin, 23 November 2015.
Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengaku belum tahu kebijakan ini akan masuk ke paket kebijakan ekonomi ketujuh atau kedelapan. "Ada mekanisme baru yang mereka usul melalui regulasi," ujar Edy.
ALI HIDAYAT