TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengklaim kinerja Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan skema yang diinginkan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengakui target penerimaan pajak belum sesuai dengan asumsi makro 2015, tapi yang utama adalah proses reformasi sedang berjalan. “Sekarang sudah ada hasilnya, tapi belum maksimal, jadi akan diteruskan lagi,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2015.
Beberapa program yang akan dilanjutkan pemerintah, ucap Suahasil, adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki data perpajakan, dan melakukan ekstensifikasi. Target pajak yang menurut banyak kalangan terlampau tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 bakal dievaluasi terus.
Suahasil berujar, masih banyak target wajib pajak yang belum disasar. “Sekarang kerja saja dulu.”
Sebagai contoh, dari 28 juta pemilik nomor pokok wajib pajak baru sepuluh juta yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Dari sepuluh juta itu, baru satu juta saja benar-benar mengisi SPT. Karena itu, tutur Suahasil, diperlukan terobosan agar wajib pajak bisa lebih patuh.
Lebih lanjut, Suahasil mengatakan upaya reformasi yang sedang dijalankan Ditjen Pajak saat ini ialah ingin mengubah ketergantungan dari penerimaan berbasis sumber daya alam ke berbasis pajak. Dengan berbasis pajak, pemerintah berupaya menumbuhkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Ia menyebut sejumlah insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah merupakan cara agar kegiatan ekonomi tumbuh dan bergairah.
Ihwal besarnya shortfall jelang akhir tahun ini, Suahasil mengaku akan menyeimbangkannya dengan menambah ruang defisit. Selain itu, pemerintah akan mengendalikan belanja kementerian dan lembaga. Pasalnya, jatah yang diberikan tidak terserap 100 persen. Ia pun optimistis target penerimaan pajak bisa menyentuh level 85 persen.
ADITYA BUDIMAN
