Ekspor Rendah, Pemerintah Perlu Tingkatkan Industri Olahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo beri sambutan saat mencanangkan Gerakan Peningkatan Ekspor 3 Kali Lipat dan Sulawesi Berstandar SNI di Pelabuhan Indonesia 4, Makassar, Sulawesi Selatan, 3 Agustus 2015. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo beri sambutan saat mencanangkan Gerakan Peningkatan Ekspor 3 Kali Lipat dan Sulawesi Berstandar SNI di Pelabuhan Indonesia 4, Makassar, Sulawesi Selatan, 3 Agustus 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan ekspor Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan negara lain. 

    "Negara lain persentase ekspor terhadap PDB (produk domestik bruto) bisa sampai 60-70 persen, Indonesia masih 24 persen," kata Rizal seusai peluncuran policy paper strategi peningkatan pemahaman masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2015.

    Nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memfokuskan diri pada sektor ekspor. Pasar Indonesia masih menyasar konsumsi dalam negeri, bukan ke luar negeri. Sikap Indonesia yang cenderung defensif perlu diubah ke pola offensive.

    Menurut Rizal, di tengah tantangan pemberlakuan MEA yang mulai berlaku tahun depan, pemerintah perlu mengubah pola pikir seperti ini. Pemerintah perlu mengubah diri dari sekadar jaga kandang menjadi negara dengan pasar terbesar di ASEAN.

    Meskipun kemampuan ekspor Indonesia masih kecil, Rizal berujar, banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh Indonesia. "Dengan jatuhnya harga komoditas primer, pemerintah perlu memusatkan ekspor pada industri olahan."

    Rizal mencontohkan industri olahan CPO atau crude palm oil yang semakin berkembang. CPO bahkan bisa diolah lebih lanjut untuk industri kimia dan kosmetik, misalnya. Potensi semacam inilah yang perlu dipikirkan untuk meningkatkan nilai tambah dari luar negeri. Perlu dipikirkan bagaimana mengganti primary commodity yang harganya turun.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.