Dirjen Pajak Mundur, Ini Reaksi Jusuf Kalla  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghargai pilihan Sigit Priadi Pramudito yang mundur dari posisinya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Kalla mengatakan mundurnya Sigit dari jabatannya merupakan langkah yang sportif dan jujur.

    "Kami menghargai bahwa target tak tercapai itu bukan karena banyak masalah ketidakmampuan, tapi juga masalah ekonomi keseluruhan di dunia ini. Tapi yang penting, saya menghargai kejujuran," kata Kalla di Hotel Ritz-Carlton, Rabu, 2 Desember 2015.

    Kalla berujar, target pemerintah dalam mencapai pendapatan dari pajak sebenarnya tidak terlalu tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Jadi target yang seharusnya bisa dicapai itu menjadi terhambat.

    "Ya, bukan ketinggian, tapi ekonominya yang menurun, melambat. Kalau ekonomi kita sama dengan dua-tiga tahun lalu, itu masih bisa dicapai," ucap Kalla.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito resmi mengundurkan diri. Dia mengatakan telah melantik Ken Dwijugiasteadi sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak.

    Bambang menjelaskan, dalam surat pengunduran dirinya pagi ini, Sigit menyatakan tak mampu mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

    Awal November lalu, Bambang kembali merevisi perkiraan shortfall penerimaan negara tahun ini. Semula, ia memperkirakan kekurangan pajak Rp 120 triliun. Kini ia memperkirakan shortfall penerimaan negara Rp 160-180 triliun. 

    Selisih target dan realisasi penerimaan negara tersebut terdiri atas penerimaan pajak, bea-cukai, dan penerimaan negara bukan pajak non-migas. Selisih penerimaan pajak akan dijaga agar tak lebih dari Rp 160 triliun. Sedangkan sisanya adalah selisih bea-cukai dan PNPB non-migas. 

    Angka tersebut terdiri atas reinventing policy Rp 30 triliun, revaluasi aset Rp 10 triliun, penagihan pemeriksaan Rp 5 triliun, dan ekstensifikasi Rp 5 triliun. Adapun target pajak tahun ini sebesar Rp 1.294 triliun.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).