Apindo Apresiasi Enam Paket Kebijakan Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menurunkan gas 3 kg dari truk saat Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg di Cimahi, Jawa Barat, 5 Maret 2015. Langkanya gas elpiji 3 kg menyebabkan harga melonjak di pasaran, warga pun menyerbu Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg yang disebar di tiap kelurahan di Kota Cimahi. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Petugas menurunkan gas 3 kg dari truk saat Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg di Cimahi, Jawa Barat, 5 Maret 2015. Langkanya gas elpiji 3 kg menyebabkan harga melonjak di pasaran, warga pun menyerbu Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg yang disebar di tiap kelurahan di Kota Cimahi. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengevaluasi kebijakan perekonomian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 2015. Menurutnya, kebijakan enam paket ekonomi membawa pengaruh untuk membangkitkan optimisme yang sempat memudar.

    "Kebijakan pemerintah membawa pengaruh di kalangan dunia pengusaha," kata Hariyadi saat diskusi Indonesia Economic Outlook 2016 di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.

    Meski belum tuntas, kata Hariyadi, ini dapat dilihat sebagai keseriusan membenahi regulasi investasi yang ada. "Hampir seluruh sektor turun semua. Ini ada antisipasi apresiasi menata kembali kontraksi ekonomi yang terjadi," katanya.

    Hariyadi menggarisbawahi sinergi maksimal bersama pemerintah yang berhasil memperkuat fondasi ekonomi 2015. "Ada kebersamaan kebijakan dan implementasi. Contohnya, listrik. Kami akan sulit kalau basic-nya tidak ada."

    Menurut Hariyadi, di Sumatera Utara masih sering terjadi kelangkaan gas yang menghambat proses produksi. Pemerintah perlu membangun industri ekstraktif untuk meningkatkan nilai tambah. "Ini menyangkut masalah mata rantai industri. Agar bisa berjalan, ego sektoral perlu dihilangkan."

     Ia juga mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Pemerintah, PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. "Ini penting menuju pola industrial dan pola pengupahan yang lebih terprediksi," kata Hariyadi.

    ARKHELAUS W



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.