Menteri Susi Minta Dua BUMN Ini Jadi Bulog Perikanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat sosialisasi program Jaring di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur, 13 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat sosialisasi program Jaring di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur, 13 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjuk dan mengarahkan PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk menjadi semacam Badan Urusan Logistik (Bulog) bagi sektor perikanan di Tanah Air.

    "Saya ingin hidupkan kembali perusahaan BUMN. Untuk apa melihat perusahaan lain kalau di sini ada Perinus dan Perindo untuk dijadikan bulognya perikanan Indonesia," kata Susi Pudjiastuti dalam rilis berita KKP yang diterima di Jakarta, Selasa (1 Desember 2015).

    Dia mengemukakan pihaknya menaruh amanat kepada keduanya untuk dapat menyerap hasil perikanan dari para nelayan seluruh Indonesia layaknya Perum Bulog yang selama ini menyerap beras dari para petani.

    Menteri Susi menjelaskan Perinus dan Perindo dapat memulai tugasnya dengan membantu untuk proses penampungan terlebih dahulu, bukan mengolah. Meski begitu, KKP juga tetap memantau kecukupan pasokan di Indonesia dengan jumlah ekspor ke luar negeri.

    Selain itu, Menteri Susi menginginkan tetap adanya kemajuan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia. "Perinus dan Perindo membantu dulu untuk menampung, tidak mengolah. Tetapi kalau ekspornya tetap harus ada progress. Harus ada margin yang cukup," kata Susi Pudjiastuti.

    Sebagai langkah awal, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kedua perusahaan tersebut untuk dapat menginventarisasi data aset yang dapat digunakan untuk menunjang tugasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta pemerintah memperkuat Perum Bulog dengan mengintegrasikan BUMN tersebut dalam Badan Ketahanan Pangan Nasional yang pembentukannya telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Menurut Herman di Jakarta, Minggu (29 November 2015), pemerintah tidak perlu membuat lembaga baru untuk pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional, cukup 'menaikkan kelas' Bulog menjadi Badan Ketahanan Pangan, sehingga perusahaan negara tersebut bisa lebih leluasa dalam menstabilkan harga pangan.

    "Integrasi Bulog dalam Badan Ketahanan Pangan, bukan hanya sebagai operator, namun juga pengambil kebijakan pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan," katanya.

    Herman menyatakan pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional sejalan dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai pembentukan badan otoritas pangan (BOP).

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.