Wapres JK: Impor Beras Hidupi Petani Luar Negeri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja tidur di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan

    Seorang pekerja tidur di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti impor beras meski jumlahnya turun-naik. Dia mengatakan pemerintah masih mengimpor beras meski baru 1 juta ton karena El Nino (bencana kekeringan).

    "Kita masih impor jagung, kita masih impor kedelai, kita masih impor daging. Artinya, kita masih menghidupi petani luar negeri, kita memberikan lapangan kerja bagi (pasar) luar negeri," katanya dalam pidato pembukaan acara "Economic Outlook 2016" di Hotel Borobudur pada hari ini, Selasa, 1 Desember 2015.

    Kalla menjelaskan, masalah ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan jumlah lapangan kerja. Karena itu, dia ingin pertumbuhan ekonomi harus dibarengi produktivitas sehingga industri dan semua sektor berjalan. Kebiasan impor pada masa lalu, kata Kalla, dapat berubah menjadi positif dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri untuk memenuhi permintaan pasar.

    SIMAK:
    Setahun Jokowi, Menteri Pertanian Bangga Tak Impor Beras
    4 Juta Ton Beras Ilegal Vietnam Banjiri Indonesia, Kok Bisa?

    Pemerintah juga masih mengimpor sebagian produk tekstil, makanan, dan permesinan. Banyaknya impor barang ini, Kalla melanjutkan, merupakan peluang industri dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar domestik. Peluang ini tidak ditemukan di Jepang dan Cina karena hampir semua sektor mengimpor bahan baku dan mengekspor produk industrinya.

    Kedua negara itu, menurut Kalla, sulit mengurangi impor jika ingin mengembangkan ekspornya. Karena itu, dia menuturkan kebijakan pemerintah adalah meningkatkan swasembada pangan dan produktivitas industrinya. Dengan alasan tersebut, pemerintah menaikkan anggaran Kementerian Pertanian untuk penyediaan bibit dan pupuk serta perbaikan pengairan.

    SIMAK: Beras | Impor dan masalahnya

    "Tapi kunci dari itu semua adalah persaingan, persaingan harus lebih efisien. Persaingan itu antara lain jatuhnya ke logistik, artinya ke infrastruktur," ucapnya. Untuk itu, dia meminta kementerian terkait membangun jalan, rel kereta api, dan irigasi sebanyak-banyaknya.

    ALI HIDAYAT

    SIMAK:
    BPOM: Ini Daftar Lengkap Obat Tradisional Berbahaya
    Kontrak Freeport, Sudirman Said: Analisis Saya yang Benar
    Jadi CEO MeoTalk, Gadis "Ngapak" Ini Tetap Rendah Hati
    Yuan Masuk Jadi Mata Uang Cadangan Resmi, Ini Kata Analis
    Garuda Kelola Pondok Cabe, Pertamina Dapat Rp 40 Miliar  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.