JK: Duel Jepang-Cina Bukti Pasar Indonesia Besar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, Kalla mengandalkan pasar Indonesia yang terbuka dengan investasi. Dia menceritakan kunjungannya di Jepang dan Korea pada dua bulan lalu.

    Dalam keadaan sulit, negara tersebut masih berharap masuk ke pasar terbuka untuk mereka. "Kenapa Jepang dan Cina betul-betul berduel untuk kereta cepat? (Mereka) Hanya ingin ada penetrasi pasar yang kuat," kata JK saat membuka acara Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Selasa, 1 Desember 2015.

    Negosiasi kereta cepat, kata JK, sampai melibatkan tiga petinggi negara, yakni Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Cina Xi Jinping. Meski melibatkan pimpinan negara, pemerintah akhirnya menunjuk investor yang paling efisien dalam proyek kereta cepat dan tidak melibatkan pembiayaan dari APBN.

    "Tak ada kasus yang melibatkan tiga presiden," ujar JK. "Artinya, negeri kita ini mempunyai daya tarik luar biasa karena penduduk 250 juta orang dan mempunyai masyarakat yang produktif."

    Menurut Jusuf Kalla, pasar Indonesia nomor empat di dunia. Memanfaatkan jumlah pasar yang besar ini, kata dia, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Dia mencontohkan keberhasilan negara India yang memanfaatkan pasar sebanyak 1,2 miliar, sehingga ekonominya tumbuh 6 persen. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Cina yang melemah disebabkan pasar yang turun.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.