Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef: Ini 10 Tantangan Ekonomi Indonesia 2016  

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Proyek pembangunan jembatan terlihat di kawasan CPI, Makassar, 9 November 2015.  Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode Januari - September tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 1.011 proyek yang hingga kini baru terealisasi senilai US$8,93 miliar. TEMPO/Fahmi Ali
Proyek pembangunan jembatan terlihat di kawasan CPI, Makassar, 9 November 2015. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode Januari - September tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 1.011 proyek yang hingga kini baru terealisasi senilai US$8,93 miliar. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 mencapai 5,0 persen. Indef memberikan 10 persoalan yang perlu pemerintah perhatikan guna memperbaiki ekonomi 2016 mendatang.

Pertama, risiko ketidakpastian ekonomi global. Dengan indikasi perlambatan ekonomi Cina yang akan terus berlanjut, perlu adanya reorientasi pasar ekspor khususnya sektor komoditas. Selain itu, spekulasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang dapat mengguncang nilai tukar. Begitu pula penurunan harga komoditas sehingga perlu dilakukan hilirisasi industri dan pengembangan pasar nontradisional negara tujuan ekspor.

"Kita masih sangat bergantung pada harga komoditas," kata Enny Sri Hartati dalam seminar proyeksi ekonomi Indonesia 2016 di Jakarta, Kamis, 25 November 2015.

Kedua, stabilitas perekonomian yang semu dan lonjakan harga saham. Menurut Indef, inflasi rendah Januari-Oktober 2015 bukan berita bagus karena daya beli masyarakat yang anjlok. Begitu pula tingginya inflasi bahan makanan yang Agustus 2015 lalu mencapai 9,26 persen (yoy). Enny menuturkan, kuncinya ialah mengendalikan lima aspek komoditas, yakni beras, daging, bawang merah, cabai, dan telur.

Ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Tingginya inflasi bahan makan tersebut berefek pada rendahnya konsumsi rumah tangga.

Keempat, menurunnya produktivitas nasional. Indef memaparkan, meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia 4,7 persen, pertumbuhan sektor tradable tidak berkembang dan kurang berkontribusi menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sektor jasa yang tumbuh tinggi.

Selain itu, realisasi investasi hanya tumbuh 4,23 persen dari pembentukan modal domestik bruto (PMTB) akibat realisasi kredit yang melambat, serta infrastruktur dasar yang tidak tersedia.

Kelima, shortfall pajak dan mandulnya stimulus fiskal. Menurut Enny, masalah klasik pemerintah belum terselesaikan terkait dengan lemahnya penerimaan pajak ditambah penyerapan belanja yang lambat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keenam, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Menurut Enny, lemahnya sektor manufaktur dan pertambangan berdampak pada tingginya pengangguran.

Ketujuh, ketergantungan pada ekspor komoditas.

Kedelapan, efektivitas paket kebijakan fiskal dan moneter. Enny menuturkan, progress, laporan, dan follow up paket tersebut tidak jelas. Selain itu, pemerintah perlu menurunkan suku bunga Bank Indonesia sehingga berdampak pada bunga kredit dan meningkatkan kemampuan untuk membayar bagi masyarakat.

Kesembilan, tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut Indef, pemerintah perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, dan berbenah agar mampu menarik investasi asing.

Kesepuluh, tantangan liberalisasi ekonomi. Pemerintah dinilai perlu meninjau rencana untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP). Sebab, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara TPP akan melebar. Hal ini akan membuat defisit perdagangan Indonesia mencapai US$ 180 juta. Begitu pula klausul dalam TPP yang dinilai bertentangan dengan undang-undang serta program nawacita Presiden Joko Widodo.

Lewat 10 tantangan tersebut, Indef juga memprediksi nilai tukar rupiah berada di Rp 14 ribu per dolar AS. Defisit transaksi berjalan berada di 1,8 persen dari PDB. Inflasi ada di tingkat 5,0 persen, pengangguran sebesar 6,1 persen, serta kemiskinan di 11,1 persen.

AHMAD FAIZ IBNU SANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

21 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

22 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

22 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

29 hari lalu

Presiden Jokowi memberi keterangan usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada Rabu 28 Februari 2024 di Gedung Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

Presiden Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia cukup kokoh di tengah ketidakpastian global.