BKPPM Surabaya Genjot Investasi UMKM Lewat Akses Perbankan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • UMKM kerajinan gelas kaca untuk suvenir. TEMPO/Prima Mulia

    UMKM kerajinan gelas kaca untuk suvenir. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Kota Surabaya berupaya menggenjot peningkatan investasi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitas akses permodalan perbankan.

    Kepala Bidang Kerja Sama dan Promosi BKPPM Surabaya, Witarko Agung Samudera mengatakan jumlah UMKM di Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan. Sepanjang tahun ini, investasi di Surabaya bahkan telah banyak dikontribusi oleh sektor UMKM.

    “Tahun depan pun kami yakin bahwa pertumbuhan penanaman modal akan lebih banyak dikontribusi oleh sektor UMKM karena perkembangannya yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini,” katanya seusai acara konsolidasi perencanaan penanaman modal daerah, Rabu (25 November 2015).

    Berdasarkan data BKPPM Kota Surabaya, realisasi investasi di sepanjang tahun ini sudah mencapai Rp2 triliun atau sudah mencapai 90% dari target investasi Surabaya 2015.

     “Masih ada waktu di akhir tahun ini bisa dikejar targetnya, dan kami yakin bisa terus bertambah sesuai angka yang diharapkan,” imbuh Witarko.

    Witarko menuturkan meski tergolong pesat pertumbuhannya, sektor UMKM kerap mengalami kendala, misalnya keterbatasan akses pasar alias sistem pemasaran hingga kualitas produk yang belum mampu memenuhi keinginan pasar.

    “Selain itu yang sering terjadi adalah kurang tertibnya pelkau usaha terhadap manajemen keuangan, pembukuan dan adimistrasi serta kurangnya akses permodalan,” imbuhnya.

    Guna mendorong realisasi investasi di sektor UMKM, lanjut Witarko, pihaknya berupaya memberikan fasilitas akses kepada perbankan dan perusahaan lain yang skalanya lebih besar agar UMKM mampu belajar dan berkembang.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.